
Jakarta — Upaya Indonesia dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun sejumlah capaian telah diraih. Hingga akhir 2023, Kementerian Kesehatan RI mencatat peningkatan kasus infeksi HIV baru, dengan proyeksi mencapai lebih dari 515 ribu kasus pada periode Januari–September 2023. Namun, baru sekitar 40 persen orang dengan HIV (ODHIV) yang telah mengakses pengobatan antiretroviral (ARV).
Kondisi ini menjadi latar belakang terselenggaranya Diskusi Media: Capaian Program Nasional HIV AIDS dan Tantangan Mencapai Target Global 2030 dengan tema “Menguatkan Respons HIV 2025, Peran Media dalam Mendorong Aksi dan Mengurangi Stigma”. Diskusi ini mempertemukan jurnalis dengan para pemangku kepentingan untuk membahas capaian, tantangan, serta peran strategis media dalam mempercepat respons HIV nasional.
Indonesia berkomitmen mencapai target global Triple 95 pada 2030, yakni 95 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95 persen dari mereka yang terdiagnosis mendapatkan terapi ARV, dan 95 persen dari mereka yang menjalani terapi mencapai supresi virus. Pencapaian target ini dinilai krusial untuk menekan laju penularan HIV sekaligus meningkatkan kualitas hidup ODHIV.
Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah, kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, hingga dampak krisis pendanaan global yang berpotensi mengganggu keberlanjutan program HIV dan AIDS. Kondisi tersebut menuntut transformasi pendekatan, kebijakan, dan pendanaan agar Indonesia tetap berada di jalur untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030.
Menegaskan peran strategis media, Lely Wahyuniar, Strategic Information Advisor UNAIDS Indonesia, menyampaikan bahwa media merupakan elemen kunci dalam respons HIV nasional.
“Media adalah kunci. Media massa dan digital memiliki peran sentral dalam memperkuat respons HIV menuju target 2030 di Indonesia. Media memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah persepsi publik dan mendorong aksi nyata, baik di tingkat lokal maupun global, Setiap orang berhak hidup sehat dan bermartabat. Ketika stigma dan diskriminasi masih ada, kita kehilangan kesempatan untuk melindungi lebih banyak nyawa. UNAIDS mengajak semua pihak, termasuk media, untuk menjadi bagian dari perubahan dengan menyebarkan informasi yang akurat dan berempati. ” ujarnya.
Dari sisi komunitas, suara ODHIV menegaskan bahwa stigma masih menjadi hambatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hartini, orang dengan HIV (ODHIV), menegaskan bahwa yang dibutuhkan ODHIV bukanlah perlakuan istimewa, melainkan kesetaraan dalam mengakses layanan publik.
“Menjadi orang yang hidup dengan HIV sangat tidak mudah. Kami tidak meminta layanan khusus, cukup layanan publik yang dapat diakses tanpa stigma dan diskriminasi. Jangan lagi bebani kami dengan pemberitaan yang menyakitkan,” ujarnya.
Para pembicara sepakat bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik, mengurangi stigma, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berperspektif hak asasi manusia dinilai mampu mendorong dukungan kebijakan dan aksi nyata di tingkat nasional maupun lokal.
Diskusi ini menjadi semakin relevan dalam konteks peringatan Hari AIDS Sedunia dan tantangan global pada 2025, ketika disrupsi pendanaan internasional mengancam keberlanjutan layanan HIV. Di tengah situasi tersebut, kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan media menjadi kunci untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
Melalui diskusi ini, diharapkan terbangun kesepahaman yang lebih kuat antara media dan pemangku kepentingan, serta meningkatnya komitmen media untuk menyajikan pemberitaan yang akurat, beretika, dan berdampak dalam mendukung percepatan pencapaian target nasional dan global HIV/AIDS menuju 2030.