RTD Nagara Institute–AFU, Ulas Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara

Yogyakarta — Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) kembali menggelar Round Table Discussion (RTD) untuk mengulas masa depan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Setelah sukses dilaksanakan di Surabaya pada 2 Desember 2025 lalu, RTD jilid II dijadwalkan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta.

Mengusung tema  Menghitung Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara”, forum ini menjadi bagian dari rangkaian diskusi publik nasional yang direncanakan menyambangi sepuluh kota besar di Indonesia. Diskusi tersebut dinilai krusial mengingat BPI Danantara kini hadir sebagai identitas baru ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai entitas *super holding*, BPI Danantara mengelola tujuh BUMN induk strategis dengan total 844 entitas anak perusahaan, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Umum (Perum). Total nilai aset yang dikelola diperkirakan mencapai  USD 900 miliar dan berpotensi terus meningkat seiring bertambahnya konsolidasi aset BUMN.

Dengan skala pengelolaan kekayaan publik yang sangat besar, BPI Danantara dituntut memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel. Isu pengelolaan kelembagaan, mekanisme pengawasan, hingga pertanggungjawaban publik menjadi sorotan utama, terlebih setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN menetapkan modal Danantara mencapai seribu triliun rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3G Ayat (3).

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si. menegaskan RTD ini dirancang sebagai ruang mediasi pemikiran publik untuk menilai apakah kehadiran BPI Danantara benar-benar menjadi solusi atas persoalan BUMN atau justru melahirkan problem baru.

“Setiap pergantian pemerintahan selalu membawa cara pandang dan harapan baru. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, lahirlah Danantara sebagai identitas baru ekosistem BUMN. Harapannya, Danantara menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” ujar Akbar Faizal, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (15/12).

Ia menjelaskan, Nagara Institute telah melakukan kajian mendalam dengan melibatkan para pemikir, akademisi, pembuat kebijakan, serta kritikus kebijakan publik. Seluruh rangkaian diskusi akan disiarkan secara eksklusif melalui kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan perluasan jangkauan publik.

“Hasil diskusi ini juga akan kami rangkum dalam sebuah buku yang nantinya diserahkan kepada Presiden serta pihak Danantara Indonesia sebagai tawaran ide dan gagasan,” tambahnya.

Narasumber Dialog 

RTD jilid II di Yogyakarta akan dipandu langsung oleh Akbar Faizal. Dalam forum ini, tiga peneliti Nagara Institute akan memaparkan hasil riset awal sebagai pemantik diskusi, yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.(Guru Besar FH UI),  Dr. Mohamad Dian Revindo, Ph.D. (LPEM FEB UI), dan Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H. (SKSG UI).

Sementara itu, narasumber utama yang dihadirkan berasal dari berbagai latar belakang strategis, antara lain  Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. (Ketua Komisi XI DPR RI),  Ir. Wijayanto Samirin (MPP Ekonomi/Pakar Kebijakan Publik), Ferry Latuhihin, M.Sc. (Pakar Ekonomi), serta Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc., Ph.D.(Guru Besar FEB UGM).

Diskusi akan menggali isu-isu fundamental seputar tantangan pengaturan oleh Badan Pengatur (BP) BUMN, tata kelola BPI Danantara, serta dampaknya terhadap kinerja BUMN ke depan. Selain itu, forum ini juga membahas upaya memperkuat regulasi, optimalisasi kinerja operasional dan investasi, serta jaminan keterbukaan dan akuntabilitas usaha BUMN.

Pada tataran yang lebih spesifik, RTD akan mengulas kesiapan BPI Danantara dalam mendukung keberlanjutan usaha BUMN, termasuk strategi mitigasi risiko, model bisnis, proses holdingisasi, hingga perbaikan desain transformasi BUMN dari sisi hukum, regulasi, dan kinerja.

Aspek ekonomi juga menjadi fokus penting. Setidaknya terdapat lima isu utama yang akan dikaji, yakni sumber pendanaan, tujuan investasi, manajemen portofolio, manajemen risiko, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kelima aspek tersebut dinilai menentukan keberhasilan transformasi BUMN menjadi superholding yang efisien dan berdaya saing global.

Melalui RTD ini, Nagara Institute dan AFU berharap dapat menyumbangkan masukan berbasis riset dan *policy brief* yang konstruktif bagi pemerintah dan BPI Danantara. Masyarakat luas diundang untuk mengikuti diskusi ini secara langsung melalui *live streaming* di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored