Menko AHY Percepat Pemulihan Infrastruktur dan Konektivitas di Aceh, Sumut dan Sumbar

JAKARTA –  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah pusat terus bekerja memulihkan konektivitas dan memastikan bantuan logistik dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci Balairung Dialogue 2025 yang diselenggarakan oleh ILUNI UI dan IKASTARA di Jakarta, Selasa (9/12).

“Kita semua berduka karena situasinya juga tidak mudah bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Saya sendiri minggu lalu berkesempatan mengunjungi langsung daerah bencana, ke lapangan, untuk memastikan kita bisa segera membenahi banyaknya infrastruktur yang hancur atau rusak,” kata  AHY dalam keterangan resmi, Rabu (9/12/2025).

Berdasarkan data dari BNPB dan Kementerian PU per-8 Desember 2025. Ada 52 kabupaten kota terdampak yang tersebar 18 di Aceh, 18 di Sumut dan 16 di Sumbar. 961 korban meninggal dunia, 234 korban hilang 5.000 orang terluka dan 1 juta warga kini mengungsi.

Berdampak kerusakan pada 1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses putus, 101 jalan putus dan 62 jembatan terputus. Selain itu, tercatat 156,5 ribu rumah rusak dengan 143,427 rusak berat, 2,298 rusak sedang dan 10,808 rusak ringan.

AHY mengatakan, kerusakan terparah terjadi pada infrastruktur transportasi darat. Sejumlah ruas jalan amblas akibat longsor dan banjir bandang, sementara jembatan runtuh sehingga mengisolasi sejumlah daerah.

“Daerah terisolir harus segera kita hubungkan kembali, karena hanya dengan itu kita bisa dorong logistik. Jika tidak, masyarakat bisa kelaparan karena benar-benar tidak ada suplai yang mencukupi,” ujarnya.

Selain jalur darat, pemerintah juga mengoptimalkan jalur udara melalui pesawat dan helikopter, serta jalur laut menuju pelabuhan-pelabuhan di tiga provinsi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh alat berat seperti excavator, dozer, dan loader dapat bekerja di lapangan untuk merapikan, membuka akses, sekaligus menghubungkan kembali wilayah-wilayah yang terputus.

“Memang secara temporer terlebih dahulu, tetapi selebihnya kita akan membangun lebih baik lagi, lebih tahan lagi terhadap bencana,” ucap AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa proses pembangunan permanen membutuhkan waktu yang lebih panjang dan harus dilakukan dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya juga selain berkoordinasi antar K/L, tetapi juga dengan kepala daerah. Ini saya rasa penting untuk kita kawal bersama-sama termasuk juga infrastruktur lainnya, penerangannya, komunikasi, semua harus terhubung kembali,” katanya.

AHY menyampaikan bahwa, pasca menghadiri Balairung Dialogue, dirinya langsung bertolak kembali menuju Sumatra, kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang—salah satu wilayah dengan dampak bencana paling berat.

“Saya ingin melihat secara langsung, memastikan pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan efektif,” ujarnya.

Terkait estimasi kerugian, ia menyampaikan bahwa dirinya baru saja berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum.

“Kalkulasi awalnya anggaran sekira Rp50 triliun. Tapi ini kalkulasi awal, tidak bisa dikatakan definitif karena terus berkembang. Data terus update, BNPB dan semua mengupdate juga,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa setelah masa tanggap darurat yang baru saja diperpanjang 14 hari, pemerintah akan masuk ke tahap penting: percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Di sinilah membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami disuruh menghitung dan mempersiapkan dengan baik, dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan,” jelas AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa kecepatan penanganan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan dengan cepat, tapi tidak juga boleh grasak-grusuk, karena membangun kembali bukan berarti yang penting cepat, tapi kualitasnya harus bagus sehingga jangan kemudian rentan terhadap bencana di kemudian hari,” ujarnya.

Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemulihan infrastruktur agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.