
Palembang - Sebagai upaya untuk memastikan akurasi data dan kesesuaian laporan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi program rehabilitasi mangrove di Provinsi Sumatera Selatan.
Kunjungan yang berlangsung dari tanggal 17-19 November 2025 dilakukan untuk verifikasi usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 atas nama Herman Deru, sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
Pertemuan di Aula Griya Agung Palembang dipimpin oleh Hanafi, S.Si., M.Eng., selaku Ketua Tim Pengusul Kemendagri, bersama Kolonel Caj Sandy, dari Setmilpres, serta perwakilan KKP. Hadir pula OPD terkait, perguruan tinggi, BPDAS Musi, TNBS, BUMN, pelaku industri, dan penerima manfaat.
Hanafi menjelaskan bahwa calon penerima telah melewati seluruh tahapan verifikasi administrasi, teknis, dan pemeriksaan oleh empat lembaga hukum, sehingga layak dilanjutkan ke verifikasi lapangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2024.
BACA JUGA: Kemendagri Minta Daerah Percepat Penegasan Batas Desa
Ketua Tim Setmilpres, Kolonel Sandy menambahkan peninjauan ini menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait keberhasilan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Program tersebut diusulkan sebagai inovasi unggulan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem pesisir.
Herman Deru memaparkan capaian program, antara lain peningkatan luasan ekosistem mangrove sebesar 1.484,9 hektare (2021–2024), penurunan pembukaan lahan masyarakat di Desa Sungsang IV sebesar 19,47 hektare, penurunan hotspot mangrove di Banyuasin dari 53 titik menjadi 25 titik, serta peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 5–13 persen. Nilai Tukar Nelayan juga mencapai 117,43, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tim kemudian meninjau Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, untuk melihat langsung dampak program terhadap pengembangan pesisir berkelanjutan.
Lokasi kunjungan mencakup area pembibitan mangrove, hutan desa, eco edu wisata binaan PLN, serta lokasi rehabilitasi yang dikelola masyarakat.
Seluruh temuan lapangan menjadi bahan penilaian final atas usulan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Selatan.