Bandara Ilegal Morowali, ART: Harus Segera Diusut Tuntas

Jakarta  - Keberadaan bandara khusus yang beroperasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang mendapat sorotan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) beberapa hari lalu, mendapat respon dari masyarakat luas.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha mengatakan Bandara khusus milik salah satu perusahaan pengolahan nikel di Morowali itu, harus menjadi perhatian serius. Apalagi Satgas PKH menduga tidak ada pengawasan dan otoritas negara di kawasan PT IMIP tersebut.

"Negara sudah hadir. Harus diusut masalah ini. Apalagi keberadaan bandara khusus tersebut sudah beberapa tahun," ujar Abdul Rachman Thaha yang akbrab disapa ART dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

ART Senator dapil Sulawesi Tengah ini meminta pemerintah  mengejar dan mempertanyakan kepada pemegang kekuasaan atau kebijakan saat itu, kenapa bisa ada hal demikian di Morowali. Tak boleh hanya berhenti pada sekadar temuan.

"Apalagi ini sudah diketahui Menhan. Saya mendukung langkah negara untuk menertibkan,"  tegas ART.

Menurut ART, tidak hanya sekadar menertibkan, mesti ada investigasi terhadap keberadaan bandara khusus di IMIP. ART menduga negara sebenarnya dibiarkan kecolongan untuk kepentingan tertentu.

"Pastinya negara dirugikan. Termasuk daerah kita juga, dalam hal ini Sulteng, khususnya Morowali," ungkap ART  yang juga Sekjen Laskar Merah Putih.

Karena itu, ia mendukung temuan ini dibuka. Siapa saja yang terlibat. Mulai pejabat tingkat pusat sampai ke daerah. Mulai gubernur dan bupati, mesti ikut bertanggungjawab. 

"Kejar dan pertanyakan ke mereka kenapa bisa diberikan ruang atau akses seperti itu. Mengutip pernyataan Pak Menhan, tidak boleh ada negara dalam negara," sesal ART.

Bahkan, ART menegaskan keberadaan bandara khusus di IMIP Morowali bentuk dari  mengkhianati bangsa dan negeri ini. Ada fasilitas yang begitu spesialnya di Morowali diberikan kepada pihak swasta.

"Sekali lagi, harus diusut ini. Apa alasan dan latabelakang sehingga ada fasilitas seperti ini," tegasnya memberi desakan. 

Sebelumnya ramai diberitakan, Satgas PKH menemukan bandara khusus perusahaan di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, ditengarai beroperasi tanpa aparat pengamanan, bea cukai hingga Imigrasi. Satgas PKH menilai situasi bandara khusus itu memunculkan celah “negara di dalam negara”.