Ketua KIP Donny Yoesgiantoro Tekankan Pentingnya Komitmen Pimpinan Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi

JAKARTA - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi perhatian serius seluruh pimpinan badan publik di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam agenda uji publik pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tahun ini, di mana KIP menilai konsistensi dan komitmen lembaga negara dalam melaksanakan prinsip keterbukaan sesuai amanat undang-undang.

Donny menjelaskan bahwa proses monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah monitoring mandiri oleh badan publik melalui pengisian kuesioner. Sementara penilaian kedua dilakukan melalui uji publik, di mana KIP menilai pencapaian lembaga serta dampak keterbukaan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Uji publik ini melihat sejauh mana keterbukaan informasi memberi manfaat bagi badan publik. Apakah komunikasi dengan publik lebih lancar? Apakah kredibilitas lembaga meningkat?” ujar Donny disela-sela uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Pusat 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, keterbukaan informasi membawa manfaat nyata bagi tiga pihak: KIP sebagai regulator, badan publik sebagai penyelenggara layanan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Ketika sebuah lembaga semakin informatif, kepercayaan publik meningkat, dan kebijakan yang disampaikan pemerintah menjadi lebih mudah diterima.

Donny juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa data yang tersedia bisa berdampak baik maupun buruk jika disalahgunakan. Karena itu, KIP mengantisipasi permohonan informasi dalam jumlah besar yang tidak memiliki iktikad baik, atau dikenal sebagai vexatious request.

Dalam uji publik, komitmen pimpinan lembaga menjadi salah satu poin penilaian utama. Kehadiran seorang menteri atau kepala badan bisa memberi pengaruh signifikan dalam penilaian total, meskipun hanya memiliki bobot 20 persen.

“Komitmen pimpinan itu penting. Kalau pimpinannya hadir, ada janji perbaikan, dan memahami strategi keterbukaan, itu pasti berpengaruh pada penilaian,” jelasnya.

Donny mencontohkan sejumlah kementerian dan lembaga baru yang kini berlomba memahami regulasi keterbukaan informasi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN). Meski masih beradaptasi sebagai lembaga baru dengan anggaran besar, BGN dinilai responsif dan proaktif dalam meminta pendampingan dari KIP.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi dapat menjadi alat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Lembaga yang sudah informatif pun tak luput dari risiko, sehingga pejabat publik tetap harus berhati-hati.

Dalam kesempatan tersebut, Donny mengakui masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum “melek” keterbukaan informasi. Sebagian besar adalah lembaga baru yang masih sibuk di sisi teknis, namun KIP tetap memberikan sosialisasi, edukasi, hingga bimbingan teknis.

Selain itu, KIP juga mengantisipasi perlunya skema penilaian khusus untuk badan tertentu yang memang tidak dapat membuka informasi secara luas, seperti Badan Intelijen Negara.

Tahap selanjutnya setelah uji publik adalah visitasi ke badan publik untuk memverifikasi kesesuaian data. Setelah itu, KIP akan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada awal Desember.

Donny berharap Presiden maupun Wakil Presiden dapat hadir dalam agenda penganugerahan tersebut.

“Ini sangat penting. Komitmen pimpinan badan publik luar biasa tahun ini. Akan sangat baik jika pimpinan nasional bisa melihat langsung pencapaian badan publik dalam mendukung keterbukaan informasi,” ujarnya.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dijadwalkan berlangsung sebelum 20 Desember, sebelum penutupan akhir tahun anggaran.