Menteri LH: Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Karbon Dunia Menuju Ekonomi Hijau

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, komitmen Indonesia untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi nyata menuju ekonomi hijau berkelanjutan. 

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future”, yang digelar di São Paulo, Brasil pada Sabtu (8/11). 

Forum tersebut diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dan menghadirkan pejabat tinggi Indonesia serta pemimpin organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).

Hanif menyampaikan, pihaknya berkomitmen memastikan bahwa setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. 

"Ini bukan hanya mekanisme pasar, tapi jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/11/2025). 

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan karbon melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

"Regulasi ini memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, serta membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi," ucap Hanif.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, kata Hanif, pemerintah Indonesia melalui KLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes dunia, yakni Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth. 

"Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam (nature-based) dan teknologi (technology-based), sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, KLH juga mengundang investor dan pelaku usaha global untuk bergabung dalam Paviliun Indonesia di COP30 Belém, yang akan menampilkan forum seller meets buyer guna mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi. 

Sekitar 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) potensi kredit karbon dari aksi mitigasi disektor kehutanan dan lahan (FoLU), energi, industri, dan pengelolaan limbah akan dipaparkan lebih rinci di Indonesia Pavilion mulai Senin, 10 November 2025.

"Paviliun ini akan menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan proyek, mitra, serta inovasi nasional yang siap bekerja sama dengan dunia," ucap Hanif.

Selama agenda COP30, KLH/BPLH juga memperkuat kerja sama bilateral untuk memperluas akses pendanaan dan transfer teknologi hijau. 

Dalam rangkaian pre COP30 pekan ini, KLH telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris. 

Menurut Hanif, kedua kerja sama ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi global menuju transisi energi dan ekonomi rendah emisi.

“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita menegakkan integritas dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” pungkasnya.