
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi berkerja sama dengan organisasi lingkungan WWF Indonesia untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan menyelesaikan sejumlah isu termasuk ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi sampah.
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah saat ini sudah memiliki rencana aksi strategis yang membutuhkan rencana operasional, didukung dengan berbagai kepakaran dan jaringan yang dimiliki WWF Indonesia.
“Saya sangat ingin rekomendasi-rekomendasi yang operasional dikeluarkan oleh WWF di Indonesia ini. Tentu dengan dukungan internasional kita akan mencoba membangun kapasitas penanganan biodiversity loss. Langkah-langkah penting seharusnya kita lakukan mulai dari sekarang dengan sangat sistematis,” kata Hanif usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, Hanif menegaskan pentingnya langkah konkret untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Ia berharap WWF dapat memberikan rekomendasi teknis dan kebijakan yang bisa didiskusikan bersama lintas kementerian dan lembaga.
“Maka saya sangat berharap banyak ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada kami untuk kita diskusikan dengan seluruh kementerian dan lembaga di tanah air ini untuk kembali mencermati biodiversity kita,” jelas Hanif.
Selain isu keanekaragaman hayati, kerja sama ini juga mencakup penanganan sampah perkotaan, termasuk untuk menyukseskan target Jakarta Utara menjadi percontohan nasional untuk pengelolaan sampah.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan WWF Indonesia.
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi, mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Kerja sama ini bukan hanya sebuah dokumen administrasi tetapi merupakan komitmen bersama untuk memperkuat aksi nyata dalam menghadapi tantangan lingkungan perkotaan. Khususnya dalam pengelolaan sampah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada ekonomi sirkular,” kata Dudi.
Dudi menekankan pentingnya kerja sama ini mengingat DKI Jakarta menghasilkan lebih dari 7.500 ton sampah setiap harinya, yang sebagian besar masih ditumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Ia mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta, dari sistem tradisional (kumpul, angkut, buang) menjadi sistem yang mengedepankan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan pemanfaatan kembali.
“Dengan kerjasama ini kami berharap dapat mempercepat penciptanya sistem pengolahan sampah yang efektif, efisien, dan berbasisi luar ekonomi, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan di Jakarta yang berkelanjutan,” pungkas Dudi.