Menteri LH Ungkap Capaian Atasi Krisis Sampah Nasional

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, sejumlah capaian strategis telah dicapai, terutama dalam penanganan krisis sampah nasional yang kini menjadi tonggak transisi menuju ekonomi hijau dan komitmen iklim global Indonesia dalam kerangka Nationally Determined Contribution(NDC).

Dalam acara Refleksi Satu Tahun Kinerja KLH/BPLH 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (20/10), Hanif mengungkapkan bahwa KLH/BPLH mencatat capaian historis melalui kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”

“Sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping ditutup atau direvitalisasi, setara dengan penurunan 21,85% timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun,” kata Hanif di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi bagian dari target RPJMN Presiden Prabowo, yaitu pengelolaan sampah tuntas 51 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.

Langkah tersebut diperkuat dengan pembentukan Waste Crisis Center (WCC) yang memantau kapasitas TPA secara real-time dan penanganan cepat di daerah darurat sampah. 

Selain itu, Menteri Hanif menegaskan, kebijakan percepatan penanganan sampah kini bertransformasi menuju pengelolaan berbasis energi.

“Kami telah menetapkan lebih dari 160 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy. Ini memastikan semua lini bisa bergerak cepat dan terukur,” ungkapnya.

Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama. 

Menurutnya, proyek tersebut menjadi wujud nyata transisi energi hijau dan kontributor langsung dalam pemenuhan target Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.

“Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak backsliding, justru menaikkan ambisi agar seluruh instrumen pembiayaan hijau, termasuk waste to energy dan PSEL, bisa masuk dengan cepat,” jelas Menteri Hanif.

Secara global, lanjut Hanif, Indonesia kini diperhitungkan sebagai pemain utama pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus lebih dari Rp30 miliar, memperkuat diplomasi iklim dan mendukung pembiayaan transisi menuju energi bersih.

“Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi kepercayaan dan komitmen pada masa depan bumi,” kata Hanif.

Lebih jauh, Hanif mengatakan, KLH/BPLH juga mempertegas kedaulatan ekologis melalui penanganan kontaminasi radioaktif di Cikande, Banten. Ia menilai, Insiden paparan Cesium-137 berhasil ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga.

“Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara. Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis,” ujar Hanif.

Dalam bidang tata kelola, KLH/BPLH mencatat lompatan efisiensi besar melalui sistem eVIRA (Environmental Visual Integrated Report and Analytics). 

Hanif menilai, platform ini mempercepat proses Persetujuan Lingkungan Digital Nasional, memangkas waktu pemrosesan AMDAL dari 271 hari menjadi 58 hari kerja dan UKL-UPL dari 260 menjadi 36 hari kerja — efisiensi lebih dari 75 persen yang tetap menjaga akurasi dan transparansi.

“Yang dulu kalau kita dengar AMDAL itu lama, tebal, dan mahal — hari ini paling lama 58 hari harus selesai. Sementara di bawah AMDAL cukup satu–dua minggu. Ini percepatan tanpa mengorbankan kehati-hatian,” tegas Hanif.

Refleksi satu tahun kinerja KLH/BPLH dihadiri lebih dari 1.200 peserta dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring, melibatkan jajaran pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan media nasional.

Momentum ini, kata Hanif, memperkuat arah menuju Indonesia Hijau Berdaulat 2045 — bangsa yang mandiri dalam sumber daya, tangguh terhadap krisis lingkungan, dan berdaya dalam diplomasi ikli, serta semangat kebersamaan.

“Mari jadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, setiap kebijakan sebagai warisan, dan setiap capaian sebagai tanda bahwa kita pernah berjuang untuk bumi ini. Karena ketika alam pulih, manusia pun ikut sembuh. Ketika bumi tersenyum, masa depan pun tumbuh,” pungkas Hanif.