UTA 45: Indonesia Darurat Moralitas, Rakyat Titip Harapan pada Presiden Prabowo

JAKARTA – Hiruk pikuk politik nasional belakangan ini kembali menuai sorotan publik. Dari kontroversi pernyataan sejumlah menteri, aksi ratusan legislator berjoget usai pengumuman kenaikan pendapatan, hingga maraknya praktik makelar kasus di lembaga hukum, ditambah dengan penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka korupsi.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA) Jakarta, Dr. Rudyono Darsono, menilai fenomena ini sebagai tanda bahwa Indonesia tengah mengalami darurat moralitas. Hal tersebut ia sampaikan dalam podcast UTA Bicara bertajuk “Indonesia Darurat Moralitas: UTA 45 Jakarta Dukung Prabowo Bersihkan Sengkuni Warisan Jokowi” yang tayang di kanal YouTube, Jumat (23/8/2025).

“Masalah utama kita adalah moralitas. Martabat bangsa ini kini diukur hanya dengan uang dan kekayaan,” ujar Rudi.

Menurutnya, akar persoalan rendahnya moral para pemimpin bangsa tidak terlepas dari kerusakan sistem politik. Partai politik yang dipilih rakyat justru mengendalikan DPR, ikut mengintervensi hukum, dan melahirkan undang-undang yang lebih menguntungkan elite ketimbang rakyat.

Legislator Joget di Tengah Penderitaan Rakyat

Rudi juga menyinggung ironi kenaikan penghasilan anggota DPR hingga mencapai Rp100 juta per bulan, yang disambut dengan berjoget massal usai Sidang Tahunan DPR, 16 Agustus 2025. Hal ini, menurutnya, mencerminkan hilangnya empati pemimpin terhadap rakyat di tengah beban ekonomi dan tingginya pajak.

“Mereka lupa siapa yang memberi makan dan memilih mereka. Tidak ada kasih, nurani, maupun empati,” tegasnya.

Sindikat Markus di Lembaga Hukum

Lebih jauh, Rudi menyoroti suburnya praktik makelar kasus (markus) di lembaga penegak hukum. Ia menyebut fenomena ini sudah berlangsung lama, namun kian menggila dalam satu dekade terakhir. Markus, kata dia, kini menjelma sindikat mafia hukum yang bercokol di kejaksaan, kepolisian, KPK hingga Mahkamah Agung.

“Oknum penegak hukum yang bermasalah berubah menjadi mafia. Mereka memperdagangkan pasal, memeras, dan memperjualbelikan vonis,” ujarnya.

Rudi mencontohkan nama Ferry Yanto Hongkiriwang alias Boboho yang dikenal sebagai maestro makelar kasus di Kejaksaan Agung. Sosok ini disebut piawai merekayasa perkara dan menjadi penyetor bagi petinggi rakus.

Harapan pada Prabowo

Di tengah situasi yang ia sebut ruyam, Rudi menilai Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk membenahi kerusakan sistem hukum dan tata negara. Ia mendukung langkah Presiden menurunkan TNI menjaga Kejaksaan Agung dari intervensi oknum bersenjata.

“Rakyat kini banyak berharap pada Presiden untuk mengembalikan keadilan, memberantas preman berkedok penegak hukum, dan menghadirkan kesejahteraan,” pungkas Rudi.