Survei ISS: Kepercayaan Publik ke Presiden Tertinggi Sejak Reformasi, Capai 90,9 Persen

JAKARTA - Memperingati delapan dekade kemerdekaan, Indonesian Social Survey (ISS) merilis hasil survei nasional terbaru yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Survei menunjukkan indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan “cukup baik”.

Meski masyarakat semakin optimis dengan tingkat kebahagiaan, kesehatan, dan rasa aman yang tinggi, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah terbesar.

Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, menyampaikan bahwa survei dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup: kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), kepercayaan sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6), serta kualitas lingkungan (62,9).

“Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar,” ujar Whinda dalam diskusi publik bertajuk “80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?” di Jakarta, Kamis (21/8/2025), 

Meski kesejahteraan ekonomi rendah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah justru tinggi, mencapai 78 persen. ISS menemukan bahwa kepuasan publik lebih dipengaruhi faktor non-ekonomi, seperti rasa aman, legitimasi politik, hingga layanan dasar.

Dari 39 indikator yang diukur, delapan di antaranya signifikan, yaitu kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.

“Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen,” ungkap Whinda.

Salah satu program pemerintah yang paling diapresiasi publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei mencatat program ini diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden.

Namun, sebagian masyarakat menilai manfaat MBG masih terbatas dan belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Fitra Faisal, menegaskan bahwa MBG adalah intervensi utama pemerintah untuk mengurangi pengeluaran keluarga.

“Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan,” jelas Fitra.

Hingga Agustus 2025, MBG telah menjangkau 12–20 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga menyalurkan anggaran Rp757,8 triliun untuk pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, serta peningkatan kualitas guru.

Ia menekankan, pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Pertumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Maka dari itu, pembangunan harus menyiapkan manusia Indonesia agar siap menghadapi era society 5.0,” pungkas Fitra.