Menteri LH Minta Pemprov Jabar Percepat Operasional TPPAS Lulut-Nambo

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo di Kabupaten Bogor, yang sudah mangkrak lebih dari sepuluh tahun.

"Lulut-Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Perlu diketahui, KLH menjelaskan TPPAS merupakan fasilitas modern untuk mengolah dan memproses sampah hingga tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. 

Fasilitas ini dinilai lebih terencana dibanding Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional yang umumnya hanya berfungsi sebagai penampungan tanpa pengolahan memadai.

Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal, Bogor, pada Rabu (20/8), Menteri Hanif menilai keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. 

Padahal, TPPAS Lulut-Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

Menurutnya, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di Lulut-Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.

“Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari,” jelas Hanif.

Hanif mengakui hambatan utama bersifat nonteknis. Untuk itu, Ia mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret agar percepatan operasional dapat segera terwujud.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama lama terkait proyek TPPAS Lulut-Nambo. Hal tersebut dilakukan pada 22 Juli 2025.

“Gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," kata Ai.

Ai menambahkan, pihaknya akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH. Ia membuka peluang menggandeng PT Indocement sebagai mitra strategis.

"Kami berharap dengan arahan Pak Menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," pungkas Ai.