Dorong UU Ketenagakerjaan Baru, Koreksi UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan Berkeadilan

Jakarta  — Lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan berkeadilan untuk semua pihak terus didorong oleh berbagai komponen masyarakat. Hal ini menjadi pembahasan utama termasuk mencari solusi dalam Forum Dialog Bertajuk Mendorong UU Ketenagakerjaan Baru yang Berkeadilan,

"Kita semua punya semangat yang sama, bagaimana nanti Undang-Undang yang lahir harus bisa menjawab masalah buruh, bisa menjawab masalah pengusaha, dan bisa menjawab masalah negara. Dan ini perlu dialog kita bersama," ujar Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Muhammad Rusdi Jakarta, Jumat, (15/8/2025). 

Dalam Forum  dialog, Rusdi juga menekankan, UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjawab tiga kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat. 

“ Kita ingin UU ketenagakerjaan baru mengkoreksi UU omnibus Law Cipta kerja. UU ketenagajerjaan yang baru harus dibangun dari logika berfikir dan semangatnya adalah kembali ke semangat  Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan, melindungi dan mensejahterakan. Serta mengadopsi nilai nilai luhur Pancasila yakni Spirtualitas, kemanusiaan, musyawarah dan keadilan sosial,” tegasnya.

Menurut Rusdi, pihaknya  tidak ingin mengulangi kegagalan dan kesalahan logika berfikir dan semangat dari UU omnibuslaw cipta kerja yang hanya bicara profit dan efisiensi semata tanpa nilai nilai kemanusiaan dan spiritualitas 

"Insya Allah PKS akan terus konsisten mengawal lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan," imbuhnh.

Rusdi juga menekankan komitmen PKS untuk melahirkan peraturan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Sejak era Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, PKS konsisten mengawal keadilan ketenagakerjaan baik di DPR maupun dari pimpinan partai.

Di Legislatif , Rekan Jejak Anggota DPR RI dari PKS konsisten memperjuangkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.  Salah satunya adalah Sikap tegas PKS menolak lahirnya UU omnibuslaw cipta kerja pada tahun 2019 akhir bahkan disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ust Sohibul Iman  Dan ketika UU omnibuslaw pada akhirnya disyahkan melalui mekansme  yang cacat, Presiden PKS selanjutnya Ust Syaikhu kembali menyatakan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Kegiatan forum dialog yang digelar secara hybrid ini juga menghadirkan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra; Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani; Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO, Darwoto; Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat; dan Aktivis buruh Zen Mutowali.