Menko AHY Soroti Digitalisasi Tata Ruang, Penertiban ODOL, hingga Proyek Kereta Cepat Jawa

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya digitalisasi tata ruang dan penertiban kendaraan over dimension overload (ODOL) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kewilayahan.

Dalam rapat tersebut, AHY menyebut sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus pemerintah, mulai dari pemerataan pembangunan wilayah, pengembangan kereta cepat Jawa, hingga penguatan kebijakan tata ruang terpadu.

Menurut AHY, salah satu prioritas adalah memastikan progres program Integrated Land Administration and Special Planning berjalan sesuai target.

"Kita ingin memastikan program ini sesuai koridor waktu empat tahun ke depan. Ini penting agar pembangunan tidak asal-asalan dan menimbulkan masalah tumpang tindih di kemudian hari," ujar AHY dalam Rakor Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

AHY juga menyoroti kebijakan One Spatial Planning Policy yang terintegrasi dengan One Map Policydan Satu Data Indonesia. Menurutnya, digitalisasi tata ruang menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

"Digitalisasi tata ruang adalah kunci. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan bisa kacau dan merugikan," ucap AHY.

Isu ODOL turut menjadi sorotan. AHY mengungkapkan kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL menyebabkan kerugian hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.

"Banyak korban jiwa, baik pengemudi truk maupun masyarakat umum. Kita tidak boleh lagi membiarkan ini," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah sedang menghitung pembatasan bahwa penertiban ODOL berdampak buruk pada ekonomi. 

"Data menunjukkan, dampaknya tidak signifikan. Ini hanya alasan untuk menghambat penertiban yang sudah tertunda belasan tahun," kata AHY.

Menko AHY juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberi tugas khusus untuk mengawal pengembangan kereta cepat Jakarta sampai Surabaya.

"Ini game changer untuk mobilitas manusia dan barang. Kita perlu kembangkan hub-hub baru untuk mempercepat konektivitas," jelasnya.

Selain itu, rapat juga membahas investigasi kecelakaan transportasi, pengaktifan bandara internasional, dan evaluasi efektivitasnya terhadap sektor pariwisata.

“Bandara Internasional harus bisa mendongkrak pariwisata, tapi kita perlu ukur  efektivitasnya,” imbuh AHY.

Proyek Giant Sea Wall di Pantura turut menjadi pembahasan, terutama di Jakarta, Semarang, dan Demak. AHY menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dengan solusi berbasis alam seperti penanaman mangrove.

“Kita fokus di Jakarta, Semarang, dan Demak dengan pendekatan terintegritasi, termasuk nature-based solution seperti mangrove,” jelasnya. 

Di sektor irigasi, pemerintah terus mengawal pembangunan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan. Sementara untuk perumahan, AHY mendorong inovasi pembiayaan, seperti skim KUR hingga FLPP, serta penerapan Transit-Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan.

“Konsep Transit-Oriented Development (TOD) juga harus jadi arus utama, khususnya di Jakarta,” ujarnya. 

AHY berharap kolaborasi lintas kementerian dan daerah dapat mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Hal-hal yang juga perlu diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga ini, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

Dalam agenda tersebut hadir sejumlah menteri mulai dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara. Di jajaran wakil menteri hadir Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Lalu hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wida Nurfaida.