Menteri LH Ungkap Kunci Sukses Pulihkan Mangrove Indonesia

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen nasional untuk merehabilitasi 769.824 hektare ekosistem mangrove di seluruh Indonesia. 

Ia mengatakan bahwa pemulihan harus dilakukan secara ilmiah, terukur, dan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama. 

“Lahan-lahan ini adalah peluang kedua yang diberikan alam kepada kita. Pemulihan harus dilakukan secara ilmiah, terukur, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” kata Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, sekaligus penanaman mangrove di Mempawah Mangrove Park, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (8/8). Forum ini menjadi tonggak pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 sebagai payung hukum pengelolaan mangrove nasional.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, Indonesia memiliki 3,44 juta hektare tutupan mangrove, terbesar di dunia atau sekitar 20 persen dari total ekosistem mangrove global. 

Namun, dalam 40 tahun terakhir, lebih dari 1 juta hektare mangrove hilang akibat alih fungsi lahan, pembangunan tak terkendali, dan abrasi.

“Provinsi Kalimantan Barat terdampak cukup parah, dengan degradasi lebih dari 17 ribu hektare, termasuk hilangnya 300 hektare daratan di Kabupaten Mempawah,” ujar Hanif.

Untuk itu, KLH/BPLH menanam 8,1 hektare mangrove di Mempawah Mangrove Park, bagian dari program rehabilitasi 61,8 hektare di wilayah tersebut. Program ini menjadi bagian dari target nasional rehabilitasi 600 ribu hektare hingga 2029, sesuai Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Hanif menekankan bahwa mangrove bukan sekadar pelindung garis pantai dari abrasi dan gelombang besar, tetapi juga penyerap karbon biru untuk mengurangi dampak krisis iklim, habitat bagi keanekaragaman hayati, serta sumber pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Hari ini kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang hadir dalam acara tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ekosistem pesisir. Dukungan juga datang dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menanam 12 juta pohon, serta dunia usaha seperti PT ANTAM yang mengintegrasikan pemulihan pesisir ke strategi bisnis berkelanjutan.

Kajian menunjukkan, mangrove yang dikelola baik bisa menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp 250 juta per hektare per tahun.

Untuk memperkuat kebijakan, KLH/BPLH menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) yang memuat strategi kebijakan, pengendalian, pemanfaatan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan scenario planning menuju 2045.

Dalam skenario transformasional, targetnya adalah meningkatkan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, mengurangi emisi hingga 43 juta ton CO₂, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir 25 persen.

Pendanaan rehabilitasi akan bersumber dari APBN, investasi swasta, skema blue carbon credit, perdagangan karbon Paris Agreement Article 6.2, dana iklim internasional, dan CSR berbasis pesisir.

“Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan ada pada komunitas. Kita perlu memperkuat kelembagaan desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memastikan masyarakat pesisir mendapat manfaat langsung dari ekosistem yang lestari,” tegas Hanif.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan kesiapan daerah mendukung RPPEM. Serta, akademisi IPB Sony Trison menyoroti pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan semua pihak dari perencanaan hingga pemantauan.

Kegiatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan investasi kolektif untuk generasi mendatang, demi menjaga kedaulatan ekologis dan memperkuat peran Indonesia dalam agenda iklim global.