Menteri LH Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla di Kalsel, 11 Perusahaan Disegel

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya di Kalimantan Selatan.

Dalam Rapat Koordinasi dan Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hanif menyebut sebanyak 27 perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan, dan 11 di antaranya telah disegel.

“Proses pendalaman masih berlangsung. Kami masih membutuhkan uji laboratorium dan pengumpulan keterangan tambahan. Proses ini bisa memakan waktu 1–2 bulan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Ia menambahkan, hasil sementara tersebut telah dilaporkan ke pihak terkait, termasuk dalam Rapat Terbatas (Ratas) virtual yang digelar pada 1 dan 2 Agustus 2025.

Hanif menegaskan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah menerapkan prinsip strict liability, yakni tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan.

“sanksi administratif tetap berjalan, dan pemerintah memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ucap Hanif.

Selain itu, Hanif juga menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi potensi Karhutla 2025.

“Pencegahan harus menjadi pendekatan utama. Sinergi dan aksi semua pihak adalah kunci pengendalian Karhutla. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan, apalagi di lahan gambut yang kompleks,” jelas Hanif.

Berdasarkan data per 4 Agustus 2025, tercatat 73 kejadian Karhutla di Kalimantan Selatan, dengan total luas lahan terbakar mencapai 155 hektar. Dua titik kebakaran yang berhasil dipadamkan berada di Desa Karuh, Kabupaten Balangan, dan Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.

Data pantauan hotspot per 7 Agustus 2025 pukul 07.00 WIB menunjukkan terdapat 16 titik panastingkat sedang berdasarkan satelit NOAA20, dan 24 titik panas dari satelit SNPP di Kalimantan Selatan.

Meskipun belum ditemukan hotspot dengan tingkat tinggi, wilayah ini diprediksi memasuki status merah dalam sistem peringatan dini kebakaran atau Fire Danger Rating System (FDRS) dalam 1–2 hari ke depan.

Presiden Prabowo Subianto, kata Hanif, telah menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk turun langsung menangani Karhutla, termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana seperti helikopter, pesawat, pompa air, dan armada lainnya.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan menyediakan dua helikopter water bombing guna mendukung operasi darurat di Kalimantan Selatan.

Meski Karhutla meningkat, kualitas udara di Kalimantan Selatan masih dalam batas aman. Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) mencatat Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala berada dalam kategori “sedang”, sementara Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Hulu Sungai Selatan masih dalam kategori “baik”.

Sebanyak 253 personel dari sektor kehutanan dan perkebunan ikut dalam apel kesiapsiagaan Karhutla, lengkap dengan peralatan pemadaman darat. Kalimantan Selatan sendiri memiliki luas wilayah sekitar 3,8 juta hektar, dengan 326 ribu hektar di antaranya berupa lahan gambut.

“Wilayah ini (Kalimantan Selatan) menjadi barometer nasional dalam pengendalian Karhutla. Semoga upaya kita bersama memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat, serta menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkas Hanif.