
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyoroti tingginya kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), terutama pada kawasan lahan gambut yang mencapai 2,7 juta hektare atau sekitar 19 persen dari total luas wilayah Kalbar yang mencapai 14,7 juta hektare.
Menurut Hanif, lahan gambut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena sulit dipadamkan saat terbakar. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan lebih efektif dibandingkan penanggulangan.
“Lahan gambut jika terbakar membutuhkan upaya luar biasa untuk memadamkannya. Pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (2/8). Dalam kesempatan itu, ia melepas 195 personel gabungan untuk menjaga Kalbar tetap siaga menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
Hanif menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga Kalimantan Barat tetap bebas dari titik panas (hotspot) hingga awal Agustus 2025.
“Capaian nol hotspot hari ini adalah hasil kerja keras luar biasa dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, pelaku usaha, hingga masyarakat. Terima kasih telah berjuang siang malam menjaga Kalimantan Barat dari ancaman karhutla,” katanya.
Meski demikian, Hanif mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tetap waspada mengingat puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Agustus 2025.
Personel yang dilepas terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan dan energi. Tim ini dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran seperti truk tangki, mobil pemadam, dan mesin pompa bertekanan tinggi.
“Musim kemarau di Kalbar diprediksi berlangsung hingga Agustus 2025. Meski hotspot nol, potensi kebakaran masih ada. Personel yang dilepas hari ini akan fokus pada patroli, pembasahan lahan gambut, deteksi dini, dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Hanif.
Hanif menekankan bahwa strategi pencegahan menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla, sejalan dengan arahan Presiden RI. Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan membakar.
Selain itu, Hanif mendorong optimalisasi sekat kanal untuk membasahi lahan gambut serta melibatkan akademisi dalam riset metode tanam tanpa bakar. Ia juga meminta agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal terus disosialisasikan.
“Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, dan citra bangsa. Dengan sinergi dan kesiapsiagaan seperti hari ini, saya yakin Kalbar bisa mempertahankan capaian bebas hotspot,” ujarnya.
Menurut Hanif, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama menjaga Kalimantan Barat tetap aman dari bencana asap.
“Mari kita jaga Kalimantan Barat tetap bebas asap demi masa depan lingkungan yang sehat dan lestari,” pungkasnya.