Menteri LH Pantau Udara Gambut di Jambi, Tekankan Pencegahan Karhutla

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, pada Rabu (30/7), guna memantau langsung kondisi ekosistem gambut dan memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah ini merupakan respons cepat atas meningkatnya potensi karhutla di musim kemarau.

Dalam pemantauan udara diatas kawasan gambut Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro  Jambi, Menteri Hanif meninjau kondisi tutupan lahan, tinggi muka air gambut, dan potensi kerawanan karhutla secara langsung dari udara. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan gambut untuk mencegah kebakaran yang kerap terjadi saat musim kering.

“Pemantauan udara ini penting untuk melihat langsung kondisi lapangan serta efektivitas infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun. Kawasan gambut seperti di Desa Gambut Jaya sangat rentan terbakar bila tidak dikelola dengan baik,” kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Usai pemantauan, Menteri Hanif memimpin Rakornas Penanggulangan Karhutla yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Jambi Al Haris, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Danrem 042/Gapu Brigjen. TNI, Heri Purwanto, Forkopimda Provinsi Jambi, personal TNI dan Polri, BPBD, dan masyarakat peduli api.

Rakornas menjadi forum strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau yang rawan karhutla. Dalam arahannya, Menteri Hanif menegaskan pentingnya deteksi dini, kesiapsiagaan sumber daya, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi yang terus aktif dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan karhutla di wilayahnya,” tegas Hanif.

Dalam forum tersebut, Brigjen TNI Heri Purwanto memaparkan 11 langkah strategis untuk menghadapi karhutla, termasuk pembentukan posko penjagaan di kawasan rawan.

“Langkah-langkah ini akan kami laksanakan secara terpadu bersama seluruh unsur TNI/Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Posko penjagaan menjadi kunci untuk pengawasan wilayah rawan agar kita bisa melakukan respon cepat sebelum api membesar,” ujar Heru Purwanto.

Berdasarkan data terkini, kata Hanif, sejak 1 Januari hingga 28 Juli 2025, luas karhutla di Provinsi Jambi telah mencapai 421,77 hektare, atau sekitar 10 persen dari total karhutla nasional. 

“Angka ini menjadi kekhawatiran kita semua terhadap kondisi lingkungan yang ada di Jambi, terutama di wilayah gambut yang sangat rentan,” ujarnya.

Selain itu, Ia mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanggulangan karhutla di Jambi. 

“Saya mengapresiasi seluruh tim — dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, hingga petugas teknis di lapangan — yang telah berjibaku menjaga lingkungan Jambi dari ancaman karhutla. Tanpa kolaborasi ini, upaya kita tidak akan berarti,” ucap Hanif.

Sementara itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan berbasis prakiraan cuaca.

“Berdasarkan prediksi FDRS, sebagian besar wilayah Jambi relatif aman dengan tingkat kemudahan terbakar rendah. Namun, pada tanggal 30 Juli, 1–3 Agustus, dan 5 Agustus 2025, terdapat beberapa wilayah di bagian tengah dan timur yang masuk dalam kategori mudah terbakar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini,” jelas Dwikorita.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Menteri Hanif menyerahkan secara simbolis bantuan alat dukungan penanggulangan karhutla dari KLH/BPLH kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional KLH/BPLH dalam memastikan pengendalian karhutla berjalan efektif, khususnya di ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran