Menteri LH Resmikan Waste Crisis Center, Wadah Atasi Masalah Sampah Nasional

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq meresmikan Waste Crisis Center (WCC), sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah secara nasional.

Hanif mengatakan, WCC dibentuk sebagai pusat konsultasi dan pelaporan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Fasilitas ini juga menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal atau praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan.

“Berbagai macam tipikal itu yang kemudian harus kita bahas region per region. Ini yang kemudian diperlukan Waste Crisis Center. Tempat di mana kita bertanya, tempat di mana kita mendapatkan jawabannya,” ujar Hanif dalam peresmian Waste Crisis Center (WCC) di Kantor KLH/BPLH, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).

Hanif menjelaskan, WCC tidak hanya dijalankan oleh jajaran internal Kementerian LH/BPLH, tetapi juga melibatkan sedikitnya 16 pakar dari berbagai bidang yang siap memberikan konsultasi teknis dan strategis.

Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan pengelolaan sampah yang tidak semestinya, termasuk TPA ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.

“Masyarakat dapat menjadi mata, hidung, dan telinganya pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Ini menjadi penting agar Waste Crisis Center benar-benar bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Hanif.

Hanif menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 343 TPA yang telah dikenai sanksi paksaan pemerintah karena masih menjalankan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka.

Melalui WCC, pemerintah daerah dapat berkonsultasi untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampahnya agar lebih ramah lingkungan.

“Titik puncak dari penanganan sampah yang belum berbasis lingkungan mestinya kita sepakati berakhir tahun ini. Tahun-tahun berikutnya kita harus bergerak menuju sistem yang lebih baik, berbasis circular economy,” ujar Hanif.

Lebih lanjut, Hanif mendorong sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi krisis pengelolaan sampah di Indonesia.

“Waste Crisis Center harus menjadi ruang kolaboratif, tidak hanya untuk pengaduan, tapi juga pencarian solusi. Ini menjadi momentum memperkuat sistem tata kelola sampah yang berkelanjutan,” pungkasnya.