Perusahaan BUMN, Agen Pembangunan Jalankan Mandat Sebagai Negara

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya sekadar entitas bisnis milik negara. Perusahaan pelat merah itu bahkan menjadi agen pembangunan yang menjalankan mandat sebagai negara.

"Termasuk, di dalamnya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi menyediakan layanan dasar dan infrastruktur menggerakkan sektor industri dan UMKM serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi yang sedang dijalankan oleh kementerian BUMN," kata Firnando melalui video yang ditayangkan dalam Seminar Nasional KWP dan Setjen DPR terkait Peran BUMN di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan bila peran BUMN dalam ekonomi nasional sangat relevan. Terlebih, dalam konteks pemulihan ekonomi bahkan pasca Pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah I itu mendorong agar konsolidasi cluster efisien dan digitalisasi membuat kerja BUMN semakin profesional dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global.

"Tidak kalah penting domain juga harus hadir hingga ke pelosok lebih termasuk jendela yang seperti Papua sebagai bagian dari upaya yang mewujudkan keadilan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Rosdiana Sijabat, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menopang perekonomian nasional.

"Kalau ditanya seberapa penting peranan BUMN dalam perekonomian kita, jawabannya adalah sangat penting," kata Rosdiana di hadapan peserta seminar.

Dia menjelaskan, setidaknya ada dua tugas mulia BUMN yang menjadi dasar kuatnya peran mereka: peran ekonomi dan peran sosial. Sebagai korporasi, BUMN dituntut untuk meraih keuntungan maksimal dan berkontribusi nyata bagi negara melalui dividen, pajak, maupun kontribusi non-pajak.

Namun di sisi lain, kata dia, BUMN juga memikul tanggung jawab pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

"Perusahaan BUMN mau tidak mau harus profesional dan profit tebal secara bisnis. Tapi di saat yang sama, BUMN punya amanah sosial menyediakan layanan publik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang seringkali tidak diminati swasta," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Rosdiana merangkum peran strategis BUMN ke dalam empat narasi utama. Pertama, BUMN berfungsi sebagai agen pembangunan dengan mendukung proyek-proyek strategis nasional (PSN).

Dia mencontohkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,2 persen yang menurutnya dapat tercapai dengan dukungan infrastruktur dan sektor energi yang andal.

Kedua, BUMN juga merupakan pembentuk nilai ekonomi dengan aset besar yang menopang kapasitas produksi nasional. Aset BUMN disebut Rosdiana nilainya mendekati separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang kini mencapai lebih dari Rp22 ribu triliun.

"Ketika BUMN kuat, maka fasilitas produksi tercipta, lapangan kerja terbuka, dan UMKM pun bisa naik kelas, terutama lewat digitalisasi," tegasnya.

Peran ketiga, lanjut Rosdiana, BUMN menjadi penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kontribusi sekitar 18–19 persen setiap tahunnya.

Keempat, lanjutnya, BUMN berperan sebagai penyedia layanan publik esensial, mulai dari energi, transportasi, hingga telekomunikasi.

"Saat ini BUMN menyerap sekitar 90.000 tenaga kerja langsung, di luar pekerja tidak langsung dan kemitraan dengan pelaku UMKM. BUMN juga berperan menjaga ketahanan sektor-sektor strategis nasional," tutupnya.