
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmennya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ia menyampaikan bahwa pemantauan intensif dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan demi menekan dampak bencana asap yang terjadi di wilayah tersebut.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengakhiri munculnya bahaya asap yang ada di Rokan Hilir. Cukup sudah bencana karhutla yang sedang terjadi ini,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Hanif menyatakan, laporan berkala kepada Presiden Prabowo Subianto akan terus diberikan guna memastikan kebijakan dan langkah penanggulangan tetap selaras dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Hanif saat turun langsung ke lokasi terdampak karhutla di Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada Rabu (23/7). Berdasarkan data per 20 Juli 2025, wilayah ini mencatatkan 354 hotspot dengan 9 firespot aktif, menjadikannya daerah dengan kebakaran hutan terluas di Provinsi Riau.
Pemantauan udara oleh Menteri Hanif meliputi kawasan-kawasan rawan seperti Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas.
Dari hasil pemantauan udara, kebakaran terjadi di lahan gambut yang sangat kering serta memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air. Titik api juga teridentifikasi di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas, yang rentan terhadap penyebaran api secara masif.
“Kami sangat mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Namun, intensitas pemadaman api perlu ditingkatkan agar karhutla dapat segera ditangani,” kata Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat respons penanganan. Lima helikopter water bombing milik BNPB telah dikerahkan dengan total 594 sortie dan volume air mencapai 2.376.000 liter.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dijalankan sejak 21 Juli 2025, dengan menabur 1.000 kilogram garam (NaCl) di langit Rokan Hilir guna mendorong hujan buatan.
Hanif juga mengimbau agar pemerintah daerah mempercepat aksi pemadaman di tingkat tapak, termasuk melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.
Lebih jauh, Hanif menekankan pentingnya menjadikan penanggulangan karhutla sebagai agenda strategis dalam membangun ketahanan iklim nasional. Menurutnya, penanganan bencana ini tak cukup hanya dengan respons reaktif, tetapi memerlukan kebijakan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.
“Penanganan karhutla bukan hanya bersifat reaktif, tetapi harus menjadi prioritas dalam tata kelola lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap krisis iklim,” pungkas Hanif.