Mendes PDTT Dorong Kolaborasi Nasional Bangun Desa, Tekankan Sinergi CSR, Pemuda, dan Teknologi

Jakarta — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepatan pembangunan desa. Hal tersebut disampaikannya dalam forum penandatanganan Memorandum of Understanding dan Understanding Implementation (MUU), yang hingga hari ini telah mencapai 76 kesepakatan dan ditargetkan mencapai lebih dari 140.

"Ini semua demi mewujudkan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto: membangun desa dari bawah, sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," ujar Yandri, di Jakarta, Rabu (23/7/2025)

Acara ini turut dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemuda Muhammadiyah, PT Pos Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hingga sejumlah perusahaan swasta seperti Telkomsel dan Pertamina. Menteri Yandri menekankan pentingnya menjadikan Kementerian Desa bukan sebagai “superman”, melainkan membentuk superteam nasional untuk membangun desa.

Kolaborasi CSR dan Teknologi

Forum ini juga menjadi wadah sinergi antara pemerintah dengan sektor swasta. CSR (Corporate Social Responsibility) dari berbagai korporasi dinilai punya potensi besar dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

"CSR bukan sekadar dana, tapi juga pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan teknologi. Mari kita mobilisasi seluruh sumber daya korporasi untuk kemajuan desa,” ujar Tenri, perwakilan forum CSR.

PT Pos Indonesia turut mendapat sorotan karena peran strategisnya dalam mendistribusikan produk-produk lokal desa. "Keberadaan pos di daerah 3T sangat penting. Produk desa seperti makaroni, misalnya, bisa sampai ke kota berkat distribusi dari PT Pos," ucap Direktur Utama PT Pos.

Literasi Hukum dan Perlindungan Saksi

Menteri Yandri juga menekankan pentingnya literasi hukum di desa. LPSK diminta untuk memperluas edukasi perlindungan saksi dan korban di wilayah pedesaan.

"Banyak kasus hukum di desa tidak tuntas karena saksi takut atau tidak paham hukum. Ini harus kita benahi bersama," jelasnya.

Ketua LPSK, Ahmadi, menyambut baik ajakan ini. Ia menilai bahwa membangun kesadaran hukum dari desa akan memperkuat sistem keadilan nasional.

Peran Strategis Pemuda Muhammadiyah

Ketua Pemuda Muhammadiyah juga hadir menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan desa. Ia menyebut desa sebagai pilar penting negara, dan keberadaan pemuda sebagai kekuatan besar untuk membangun dari bawah.

"Kami siap membentuk desa percontohan dalam literasi hukum dan pemberdayaan pemuda. Bonus demografi harus diarahkan untuk kemajuan desa," tegasnya.

Target: Indonesia Bebas Desa Tertinggal

Menteri Yandri memaparkan bahwa masih terdapat 20 ribu desa tanpa sinyal dan 10 ribu desa belum teraliri listrik. Karena itu, kerja sama dengan sektor teknologi dan energi, termasuk pengadaan solar cell, menjadi prioritas.

“Jika semua pihak bersinergi, dengan arahan Presiden Prabowo, saya yakin dalam 2–3 tahun tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia,” pungkasnya.

Acara ini menjadi tonggak penting pembentukan gerakan nasional pembangunan desa secara kolaboratif, dengan menekankan bahwa keberhasilan membangun desa adalah kunci membangun Indonesia secara keseluruhan.