Tata Kelola Lemah, Ekonomi Terancam Melambat

Oleh: Denny Tewu
Ketua  Program Studi Magister Manajemen UKI – Spesialisasi Manajemen Risiko

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di kisaran ±5 %, dengan proyeksi 2025–2027 sekitar 4,8–5,4 %. Namun, di balik angka tersebut, struktur tata kelola yang lemah menyimpan potensi risiko signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi nasional.

Indikator Control of Corruption masih rendah di sekitar –0,49  , dan skor Corruption Perception Index 2024 Indonesia hanya 37/100  . Kondisi ini mencerminkan potensi efisiensi yang belum optimal dan risiko kebocoran anggaran.

Di masa sekarang, Bank Indonesia terus melonggarkan suku bunga untuk meredam pelemahan permintaan dan dukung stabilitas ekonomi. Namun langkah ini bersifat reaktif, bukan solusi struktural. Jika tata kelola tetap rapuh, maka investasi melemah karena kepercayaan investor turun. Defisit APBN melebar akibat kebocoran fiskal dan belanja tidak produktif. Risiko eksposur fiskal meningkat, seperti penurunan pangsa pembiayaan publik untuk produktivitas.

Esther Sri Astuti dari INDEF  menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2025 hanya sekitar 4,7–5,0 %. Carolyn Turk, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyoroti peran krusial dari tata kelola yang baik dan reformasi struktural dalam menjaga momentum pertumbuhan. Jahen Rezki (UI) menyoroti bahwa anggaran pragmatis dan performa fiskal harus diimbangi oleh “investment/financial deepening” sebagai syarat pencapaian target pertumbuhan lebih tinggi.

Permintaan fiskal memang perlu dikelola, tapi tanpa pendekatan risiko yang baik, keputusan bisa berdampak jangka panjang lebih berbahaya daripada pelemahan jangka pendek. Maka dapat evaluasi dampak kebijakan terhadap APBN jangka panjang, simulasi skenario resesi global atau krisis komoditas. Serta penerapan prinsip governance, risk, compliance (GRC) di instansi publik. Dan lakukan monitoring terintegrasi dari eksekusi anggaran berbasis teknologi

Dengan begitu, ekonomi tidak hanya bertahan di zona nyaman, tetapi siap menghadapi skenario buruk.
Pemerintah dapat memperkuat institusi audit/pengawasan, desentralisasi pengambilan keputusan fiskal. BUMN  dan swasta menerapkan risk-management frameworks dan audit independen. Sektor pendidikan memperkuat kurikulum manajemen risiko sejak S1 hingga eksekutif. Masyarakat sipil mengawasi alokasi anggaran dan mendorong transparansi dengan teknologi.

Tanpa tata kelola yang kuat, kepercayaan publik dan investor bisa luntur lebih cepat daripada angka-angka ekonomi makro. Manajemen risiko bukan sekadar jargon manajemen, melainkan fondasi utama untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan pertumbuhan.

Jika inisiatif reformasi ini terlambat, pertumbuhan ekonomi 5 % bisa terkoreksi menjadi stagnasi atau bahkan resesi struktural dalam 3–5 tahun ke depan. Saatnya bertindak sekarang, sebelum risiko menjadi kenyataan.