Menteri LH Dorong Dunia Usaha Dukung Pengelolaan Sampah Lewat Program CSR

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengajak dunia usaha untuk aktif mendukung penanganan sampah nasional melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSR).

“Pemanfaatan dana CSR harus diarahkan untuk mendukung fasilitas pemilahan sampah di lingkungan RW, penyediaan teknologi pengolahan seperti komposter, biopond, MRF (Material Recovery Facility), serta kampanye perubahan perilaku masyarakat,” kata Hanif dalam Forum CSR di Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, Hanif menegaskan bahwa dunia usaha tidak boleh lagi hanya menjadi bagian dari permasalahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil peran sebagai agen solusi.

Menurutnya, kolaborasi melalui CSR merupakan strategi strategis dan pragmatis untuk mendorong terwujudnya ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah yang efektif hanya dapat dicapai melalui sinergi dan komitmen semua elemen masyarakat—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan prinsip ekonomi sirkular,” ujar Hanif.

Dalam forum CSR persampahan bertema “Kolaborasi Dunia Usaha dalam Mendukung Implementasi Roadmap Pengelolaan Sampah di Jakarta Utara”, Hanif menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam upaya mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, Hanif menuturkan forum tersebut merupakan bagian dari implementasi Deklarasi Aksi Roadmap Pengelolaan Sampah Jakarta 2025–2026, dan memperkuat status Jakarta Utara sebagai wilayah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

“Saat ini, capaian pengelolaan sampah nasional masih berada pada kisaran 39%, dan hanya 10– 11% memenuhi standar teknis. Sementara itu, target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN adalah 51,21% pada 2025 dan 100% pada 2029,” jelasnya.

KLH mencatat, baru sekitar 30,4 persen dari kabupaten/kota di Indonesia yang telah menyampaikan roadmap penanganan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Sementara itu, Hanif menyampaikan harapannya agar fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) Rorotan dapat segera beroperasi secara optimal dalam mendukung pengolahan sampah Jakarta.

“Jika kita berhasil mendistribusikan tong sampah terpilah ini di seluruh wilayah Jakarta Utara, maka sampah anorganik dapat ditangani melalui RDF Rorotan dan diolah menjadi sumber energi daur ulang,” ucap Hanif.

Sebagai bentuk konkret dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, KLH/BPLH bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan mendistribusikan tong sampah khusus sampah terpilah melalui program CSR kepada masyarakat melalui camat dan lurah. 

“Percepatan distribusi dan pemanfaatannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemilahan dari sumber serta mendukung efektivitas RDF Rorotan,” tutur Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat menyampaikan pentingnya tata kelola lingkungan yang terintegrasi lintas wilayah.

“Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta harus menjadi aglomerasi dengan kota-kota sekitarnya. Tidak hanya menyangkut permasalahan sampah, tetapi juga kualitas udara dan air. Terutama, Jakarta Utara ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional dalam pengelolaan sampah,” tutup Hendra.