Menteri LH Sebut Program ‘Tamasya’ Jadi Syarat PROPER Emas 2025

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyebut bahwa perusahaan yang tidak memiliki program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) tidak akan bisa meraih peringkat Emas dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan aspek sosial dalam penilaian PROPER, khususnya melalui inovasi sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga pekerja.

"Untuk mencapai PROPER dengan predikat Emas atau Hijau, dipersyaratkan harus memiliki program Tamasya. Kami akan mendukung penuh upaya dari Pak Menteri BKKBN untuk menjaga anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja," kata Hanif di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut, Hanif menjelaskan, dari 5.476 perusahaan yang mengikuti PROPER tahun ini, hanya perusahaan yang menjalankan inovasi sosial—termasuk Tamasya—yang berpotensi mendapatkan peringkat tertinggi.

“Dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup ada yang disebut dengan PROPER, ini merupakan penilaian ketaatan tata lingkungan pada semua unit usaha,” ujarnya.

Program Tamasya mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas pengasuhan anak, seperti tempat penitipan anak (daycare), guna menjamin tumbuh kembang anak para pekerja. Program ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Komitmen ini diperkuat lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kantor Kemendukbangga, Jakarta Timur, Rabu (9/7).

Nota kesepahaman ditandatangani langsung oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Dalam kesempatan yang sama, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menuturkan, program Tamasya lahir dari kebutuhan nyata para pekerja, terutama di sektor perkebunan dan industri padat karya.

“Kami punya inspirasi, ketika saya kunjungan ke Kalimantan Timur, ada korporasi sawit dengan banyak pekerja. Lalu, anak-anak mereka bagaimana? Akhirnya kita bikin Tamasya. Harapannya, ini menjadi syarat PROPER di perusahaan-perusahaan,” kata Wihaji.

Ia menegaskan, keberadaan program Tamasya menjadi penting untuk mendukung para perempuan pekerja dalam memberikan pengasuhan terbaik tanpa harus kehilangan hak bekerja.

"Anak-anak para pekerja di kebun tetap diasuh oleh ibu-ibu pengasuh. Karena mereka juga bagian dari NKRI dan punya hak yang sama untuk masa depan bangsa,” ucapnya.

Wihaji juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas kementerian ini. Ia berharap program Tamasya bisa menjadi bagian dari kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Harapan kita, korporasi yang berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup nantinya ada syarat PROPER-nya, agar menyiapkan program Tamasya,” tutup Wihaji.