Menteri LH: Penurunan Populasi Pesut Mahakam Tanda Krisis Ekologi

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan peringatan keras terkait krisis ekologis yang tengah dihadapi Sungai Mahakam. 

Hanif mengungkapkan bahwa populasi Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris), mamalia air tawar endemik Indonesia, kini tinggal sekitar 62 ekor saja.

“Angka ini bukan sekadar data statistik. Ini merupakan indikator kuat degradasi ekosistem yang memerlukan perhatian dan tindakan segera,” kata Menteri Hanif dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa ancaman terhadap Pesut Mahakam adalah cerminan dari tekanan sistemik terhadap ekosistem sungai.

“Penurunan populasi pesut menunjukkan bahwa keberlanjutan Sungai Mahakam sebagai sumber kehidupan bagi ribuan spesies dan masyarakat lokal kini berada dalam titik genting,” jelas Hanif.

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan peninjauan langsung ke kawasan Danau Mahakam, habitat utama pesut yang kian terfragmentasi, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Selatan, pada Kamis (3/7).

“Pelestarian Pesut Mahakam melampaui kepentingan satu spesies; ini adalah upaya vital untuk menjaga keseimbangan ekologis Sungai Mahakam yang menopang kehidupan ribuan spesies dan masyarakat lokal,” ucap Hanif.

Pesut Mahakam merupakan subpopulasi langka dari lumba-lumba Irrawaddy yang hanya hidup di Sungai Mahakam. Dengan tubuh abu-abu tanpa moncong dan perilaku sosial kompleks, spesies ini menjadi simbol kekayaan hayati dan identitas budaya masyarakat lokal Kalimantan Timur. 

Namun, pesut kini berada di ambang kepunahan akibat kombinasi pencemaran limbah tambang dan domestik, tabrakan kapal tongkang, serta praktik perikanan ilegal seperti penggunaan setrum dan bom ikan.

Untuk itu, konservasi Pesut Mahakam menjadi bagian dari agenda prioritas nasional KLH/BPLH dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. 

Selain itu, Hanif menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan lintas sektor yang menyatukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, dan LSM dalam kerangka kerja yang sinergis dan berbasis aksi nyata.

“Konservasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dari hulu ke hilir, dari perumusan kebijakan hingga aksi nyata di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, sangat krusial dalam menemukan solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya.