Trusted Jurist Law Firm Siap Kawal Penegakan Hukum yang Adil dan Berintegritas

Jakarta — Penegakan hukum di Indonesia banyak diwarnai tantangan, mulai dari berbagai kasus ketimpangan hukum dalam negeri, hingga meningkatnya konflik internasional. Menghadapi situasi nasional dan global yang tidak stabil, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan berbagai pihak, tak terkecuali di bidang hukum.

“Trusted Jurist lahir di tengah situasi yang tidak mudah. Kami sepakat kantor hukum ini akan berkomitmen membantu Presiden Prabowo dalam masa kepemimpinannya untuk mengawal pemberantasan korupsi, termasuk di sektor pertambangan, perkebunan, hingga kasus penyelundupan dan berbagai persoalan hukum lain, tanpa pandang bulu,” ujar Managing Partners Trusted Jurist Law Firm Dr Andin Sofyanoor SH MH Andin Sofyanoor di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Ia menegaskan,Trusted Jurist Law Firm menjadi wadah berkumpulnya belasan pengacara yang berupaya  menjawab  keraguan masyarakat terhadap kredibilitas penegakan hukum yang kerap dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Lewat pendekatan profesional dan integritas tinggi, Trusted Jurist bertekad mengubah persepsi itu secara bertahap, dan menunjukkan bahwa hukum bisa ditegakkan secara adil untuk semua kalangan.

“Sesuai namanya, Trusted Jurist adalah perkumpulan para ahli hukum yang terpercaya. Filosofi ‘ahli hukum terpercaya’ inilah yang menjadi fondasi dasar dalam setiap langkah hukum yang kami kawal,” ujarnya.

Andin menambahkan mereka memiliki misi utama untuk menjadi lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat luas, menjadi bagian dari solusi bangsa dalam membangun sistem hukum yang lebih baik, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Ia mengajak seluruh pihak  bersama-sama membangun hukum Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

“Semoga Allah SWT memberikan ridho dan izin-Nya agar kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama di muka bumi ini,” tutupnya.

Sementara itu mantan Gubernur Kalimatan Utara yang juga menjabat sebagai Pembina Trusted Jurist, Irianto Lambrie mengatakan, bahwa daya saing Indonesia dibidang hukum tengah anjlok dan ketinggalan jauh dibanding negara tetangga Filipina, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Irianto menyarankan agar Indonesia belajar dari negara Cina, yang hanya butuh 30 tahun memperbaiki segala kekurangan dan hasilnya kini mengalahkan Amerika Serikat. Ia menegaskan, kunci kemajuan sebuah negara dimulai dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan

"Dalam banyak hal kita Sudah kalah apalagi dengan Vietnam dengan Thailand dan terutama di bidang hukum. disiplin lalu lintas saja itu bagian dari penegak hukum kita hancur sekali. Katanya, Eropa dan barat itu perlu 300 tahun untuk mencapai kemajuannya. Saat ini, tetapi RRC hanya perlu waktu 30 tahun," katanya.

Turut hadir di acara grand opening kantor hukum yang berlokasi di kawasan Sunter Jakarta Utara itu, Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan M Isra Ramli, mantan Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman, mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, sejumlah anggota DPR RI, beberapa kepala daerah, pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga negara, sejumlah guru besar, direksi perusahaan BUMD dan swasta.