Menteri LH Minta Pertamina Turunkan Kadar Sulfur BBM di Jabodetabek

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa kualitas udara di Jakarta dalam beberapa hari terakhir berada di posisi terburuk kedua di dunia. Penyebab utamanya, Hanif menyebut berasal dari emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kadar sulfur tinggi.

“Hari ini dan kemarin juga kelihatannya suasananya masih sama (kualitas udara buruk). Sampai tadi malam kami menutup satu perusahaan, dua perusahaan di Cikarang yang menyebabkan udara hitam,” kata Hanif dalam tinjauan ke kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, Hanif mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan, sekitar 35–57 persen penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta berasal dari penggunaan BBM kendaraan.

“Sementara BBM yang ada di Jakarta, seluruhnya kecuali Shell, itu seluruhnya dipasok dari Kilang Pertamina di Balongan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta PT Kilang Pertamina Internasional, khususnya yang beroperasi di Balongan, Jawa Barat, agar segera mempercepat implementasi standar bahan bakar rendah sulfur Euro 4 untuk wilayah Jabodetabek.

Menurut Hanif, kontribusi polutan dari emisi kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya berada di kisaran 32–41 persen dari total polusi udara yang ada.

"Sehingga saya ingatkan semua bahwa perlu langkah-langkah serius Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab menyuplai BBM di Jabodetabek, untuk segera mengubah, memenuhi standar-standar, kandungan-kandungan, terutama sulfurnya, yang ramah lingkungan," ujar Hanif. 

Hanif menambahkan, meski proses produksi BBM rendah sulfur membutuhkan biaya lebih besar, namun hal itu sebanding bahkan lebih murah jika dibandingkan dengan beban biaya kesehatan akibat polusi udara.

“Jadi secara umum bahan bakunya tidak terpengaruh tetapi yang lebih terpengaruh prosesnya untuk menjadi rendah sulfur, ini membutuhkan biaya lebih. Kalau kita bandingkan dengan biaya pengobatan BPJS, jauh lebih murah daripada kemudian masyarakat kena ISPA,” pungkas Hanif.

Perlu diketahui, sebelumnya KLH menghentikan operasional dua pabrik yang bergerak dalam peleburan besi dan pengolahan ban serta aki bekas di Kabupaten Bekasi pada Kamis (12/6) malam, yang terbukti menyebabkan pencemaran udara.