Menteri LH: Tambang Nikel di Raja Ampat Langgar Aturan Undang-Undang

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, melanggar aturan perundang-undangan.

Hanif menjelaskan, lokasi tambang berada di pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan seharusnya dilindungi. Ia menegaskan bahwa secara prinsip, kegiatan pertambangan tidak dibenarkan dilakukan di wilayah tersebut.

"Secara prinsip memang tidak dibenarkan adanya kegiatan tambang di pulau kecil. Ini mandatnya Undang-Undang, bukan mandat Lingkungan Hidup. Jadi memang itu yang harus kita lakukan bersama," kata Hanif usai konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Larangan aktivitas pertambangan di pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, perikanan berkelanjutan, pertanian organik, dan kepentingan pertahanan negara.

Hanif menjelaskan, salah satu alasan mengapa kegiatan tambang tetap berjalan adalah karena izin usaha pertambangan (IUP) telah diterbitkan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

"Itu kan undang-undang (aturannya), sorry ya, izinnya lebih duluan (keluar) daripada undang - undang (UU). UU kan tahun 2014, nah ini si tambangnya telah mendapatkan kontrak karya di tahun 1998," ucapnya.

Meski demikian, Hanif menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan perlindungan wilayah-wilayah dengan nilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat.

Hanif mengatakan, Raja Ampat merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan kajian, sekitar 75 persen spesies karang dunia ditemukan di wilayah ini.

Selain itu, hampir seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat, atau sekitar 97 persen, merupakan kawasan hutan lindung yang secara hukum dan ekologi harus dijaga.

“Negara punya kewajiban untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati, bukan hanya untuk masyarakat di wilayah itu, tetapi juga untuk keberlanjutan ekosistem laut,” ujar Hanif.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita akan didiskusikan lebih lanjut langkah apa yang akan kita ambil, tetapi secara teknis memang yurisprudensi hukumnya bicara seperti itu," tutur Hanif.

Sebagai Informasi, PT Gag Nikel selaku anak usaha PT Antam (Persero) Tbk yang sudah mengantongi Kontrak Karya Generasi VII Nomor B35/Pres/I/1998. Kontrak ini sudah ditandatangani dan mendapatkan izin tambang Sejak 19 Januari 1998 oleh Presiden saat itu.