Wamen LH Paparkan Strategi Iklim Berbasis Desa di Forum BRICS

JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, menyatakan bahwa Indonesia telah memulai penerapan akses iklim berbasis masyarakat di berbagai desa sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Diaz saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan  BRICS High Level Meeting on Climate Change and Sustainable Development yang digelar di kantor SERPRO, Brasilia, Brasil. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan tingkat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara anggota BRICS. Diaz menekankan bahwa Indonesia terus meningkatkan komitmen perubahan iklim pada dunia.

"Presiden kami, Prabowo Subianto, juga telah mengumumkan bahwa Indonesia akan mencapai Net Zero Emission 10 tahun lebih cepat, dari 2060 menjadi 2050, atau sama seperti Brasil,” ucap Wamen Diaz dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Lebih lanjut, Diaz mengatakan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Sebagai negara dengan lebih dari 83 ribu desa, Indonesia menempatkan masyarakat lokal bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam strategi perubahan iklim nasional,” kata Diaz.

Dalam kesempatan tersebut, Diaz menyebutkan dua program unggulan Indonesia yang melibatkan langsung peran masyarakat desa dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu Desa Mandiri Peduli Mangrove dan Program Kampung Iklim (Proklim).

Program pertama, Desa Mandiri Peduli Mangrove adalah inisiatif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang mendorong desa untuk secara sukarela mengelola dan melindungi ekosistem mangrove.

"Warga desa menerima manfaat ekonomi dari melindungi mangrove, seperti pengembangan ekowisata, silvofishery, dan akuakultur. Selain itu, program ini juga signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca," ujar Diaz.

Pada Program kedua, Proklim adalah program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mendorong aksi iklim di tingkat tapak. Menurutnya, program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat lokal terhadap dampak perubahan iklim serta mengurangi emisi GRK.

"KLH memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap desa yang mendapat kategori Proklim. Kampung yang memiliki label Proklim ini dapat lebih mudah mendapatkan dukungan sponsor atau pendanaan dari sektor swasta melalui CSR," jelas Wamen Diaz.

Selain itu, ia membagikan kisah sukses dari tiga desa yang telah mendapatkan rating Proklim Lestari, yakni Desa Tugurejo di Semarang, Jawa Tengah; Muara Rapak di Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Desa Bodeyan di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Masing-masing desa memiliki ancaman bencana akibat perubahan iklim, namun mereka juga memiliki langkah mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan kondisi serta keunggulan masing-masing," ungkap Diaz.

Sejak diluncurkan tahun 2011, Proklim telah menjangkau 11.289 desa di seluruh Indonesia dan berpotensi mengurangi emisi sekitar lebih dari 2,5 juta ton CO2e.