Wamen LH Serukan Isu Loss and Damage Masuk Agenda Riset BRICS

JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono menyerukan agar isu loss and damage dimasukkan dalam agenda riset iklim BRICS. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keberpihakan terhadap negara-negara yang paling terdampak krisis iklim.

“Kami mengajukan isu loss and damage, mengacu pada UNFCCC, agar menjadi bagian dari ruang lingkup BRICS Climate Research Platform. Ini penting sebagai pijakan ilmiah dalam merancang kebijakan berbasis keadilan iklim,” Kata Diaz dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Diaz memimpin delegasi Indonesia dalam forum negara-negara BRICS Climate Leadership Agenda yang digelar di Itamaraty Palace, Brasilia di Brazil, pada Selasa (27/5), ia mengatakan isu kerentanan negara berkembang terkadap perubahan iklim menjadi sorotan utama. 

Dalam Forum ini menghadirkan aliansi ekonomi politik yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta sejumlah negara mitra seperti Mesir dan Uni Emirat Arab.

Lebih lanjut, Diaz menyampaikan forum ini juga membahas dua dokumen kunci yang menjadi bahan pertimbangan pada High-Level Meeting on Climate Change and Sustainable Development pada 28 Mei 2025 dan selanjutnya diusulkan pada KTT BRICS XVII Juli mendatang, yaitu: Terms of Reference (ToR) untuk BRICS Climate Research Platform (BCRP); Joint Declaration hasil pertemuan tingkat tinggi negara-negara BRICS.

Diaz juga menekankan bahwa pertukaran menekankan bahwa pertukaran data ilmiah antarnegara dalam konteks BCRP harus dilakukan secara sukarela. Hal ini, Menurutnya, guna menjaga prinsip kesetaraan dan kedaulatan informasi.

Selain itu, Indonesia mendorong agar bagian Annex dari Joint Declaration difinalisasi secara menyeluruh sebelum dokumen dibawa ke forum kepala negara. Annex tersebut mengandung rincian teknis pelaksanaan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan utama.

“Finalisasi Annex perlu dilakukan sejak awal. Ini bukan sekadar pelengkap, tetapi elemen substantif yang harus dibahas dengan seksama sebelum naik ke level kepala negara,” ujar Diaz.

Seluruh usulan Indonesia disambut baik oleh negara-negara anggota dan akan dimasukkan ke dalam dokumen akhir sebagai bagian dari komitmen kolektif BRICS dalam memperkuat kerja sama ilmiah, transparan, dan berbasis keadilan iklim.