Libatkan Personil TNI, ART Nilai Kejaksaan Butuh Perlindungan dari Ancaman Nyata Berantas Korupsi

Jakarta -Pengamanan kantor-kantor Kejaksaan oleh personil TNI menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang nilai hal ini menjadi kebutuhan di tengah ancaman dalam pemberantasan korupisi di Indonesia.

Anggota DPD RI dari dapil Sulawesi Temgah, Abdul Rachman Thaha (ART)  menyatakan pengamaan oleh TNI menjadi bagian yang diperlukan dalam menghadapi berbagai ancamam nyata terhadap institusi kejaksaan maupuan individu jaksa dalam upaya pemberantasn korupsi,

“Bahkan bukan hanya terhadap mereka. Saya, selaku pendukung tegak lurusnya hukum di Tanah Air, baik sebagai representasi masyarakat maupun pengurus ormas, yang selama ini terus menyemangati Kejagung, juga tidak luput dari ancaman. Ancaman "game over" terhadap saya dan keluarga saya,” ujar ART kepada Media, Jakarta, Kamis (15/5).

Menurut ART, ancaman itunyata berupa pembobolan nomor ponsel, sehingga kerap sulit digunakan dan masuknya pesan-pesan kekerasan. Juga, penguntitan terhadap personel Kejagung.

“ Seiring dengan itu, upaya-upaya mengintip situasi di dalam lingkungan kantor Kejagung,” ungkap ART yang juga Sekjen Laskar Merah Putih.

ART menambahkan, selain serangan secata  nyata, agitasi lewat dunia maya juga dilancarkan sistematis agar publik berburuk sangka dan antipati terhadap Kejagung. 

“Seolah tinggal menunggu waktu sampai terjadi lagi penyerangan brutal seperti yang dulu dilakukan terhadap Novel Baswedan. Atau, intimidasi di ruang publik terhadap Bambang Widjojanto dan anaknya. Atau, kriminalisasi terhadap Antasari Azhar. Atau, persekusi terhadap para pegiat antikorupsi. Atau, aksi penyusup merusak alat bukti korupsi. Na'udzubillah!” Imbuhnya.

ART menegaskan, kerjasama antara Kejagung dan TNI jangan dipotret sebagai ekspresi kepentingan apalagi ketakutan. Tapi fakta, Kejagung membutuhkan pengamanan fisik agar dapat bekerja maksimal. 

“Maksimal menjawab ekspektasi masyarakat yang sudah capek bahkan muak dengan perecokan politik terhadap institusi penegakan hukum dan cawe-cawenya lembaga penegakan hukum di kancah politik. Semakin buruk oleh kerja-kerja ala mafia oleh oknum berseragam,” tegas ART.

Mengapa pengamanan itu dilakukan oleh TNI?

ART menuturkan, kerja sama itu sudah berlangsung sejak sekian masa lalu. Kerjasama dengan TNI amat sangat masuk akal karena--sudah menjadi perbincangan luas--antarlembaga penegakan hukum saat ini justru terdapat friksi yang menganga. 

“Friksi yang mengindikasikan betapa tidak semua institusi seiya-sekata dalam memberantas korupsi, memerangi mafia tambang, melawan pemilik perkebunan ilegal, dan pidana-pidana serius lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Kejagung, di mata saya, istiqamah. Tapi bagaimana institusi-institusi penegakan hukum lainnya? Cermati sendiri,” tanya ART. 

ART mengingatkan obstruction of justice secara ironis justru dilancarkan oleh otoritas penegakan hukum sendiri.

“Satu kalimat saya sebagai pengingat: Jangan sampai obstruction of justice secara ironis justru dilancarkan oleh otoritas penegakan hukum sendiri!” tandasnya.