Anggota DPRD DKI Jakarta Kritik Pelaksanaan Job Fair Pemprov DKI

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyoroti pelaksanaan Jakarta Job Fair yang digelar oleh Pemprov DKI. Menurutnya, meski bertujuan mengurangi pengangguran, pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibuat lebih efektif dan inklusif.

Lukman menyarankan agar job fair ke depan dilakukan secara hybrid, yakni memadukan sistem daring (online) dan luring (offline). Ia menilai pendekatan ini dapat memberikan akses yang lebih merata bagi pencari kerja dari seluruh wilayah Jakarta.

“Dengan sistem daring, mereka yang berada di wilayah pinggiran Jakarta tetap bisa mengakses informasi dan mendaftar pekerjaan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Ini soal pemerataan kesempatan,” ujar Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Lukmanul Hakim atau yang akrab disapa Bang Lukman menambahkan bahwa selama ini banyak bursa kerja yang hanya digelar secara fisik dan terbatas pada lokasi tertentu. Hal ini membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk ikut serta karena kendala transportasi, biaya, atau waktu.

“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa hadir karena terbatas transportasi. Format hybrid bisa menjadi solusi,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga menekankan agar job fair tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar mempertemukan pencari kerja dengan peluang nyata di dunia usaha.

“Jangan sampai asal-asalan sekadar untuk memenuhi program,” tegasnya.

Untuk itu, Bang Lukman menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan peningkatan sosialisasi terhadap program pelatihan kerja yang disediakan pemerintah.

“Kita punya Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di lima wilayah kota, tapi banyak warga belum tahu. Job fair hybrid juga bisa dijadikan sarana promosi pelatihan ini,,” pungkasnya.