Dukungan Kinerja Kejaksaan Agung, ART: Jauhkan Indonesia dari Titik Nadir Asa Penegakan Hukum

Jakarta -Dukungan dari bebagai  elemen masyarakat terus disuarakan terkait kinerja Jaksa Agung  ST Burhanuddin dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya disuarakan oleh Pengusaha Media sekaligus Mantam Mentri BUMN Dahlan Iskan dalam penulisan opini pribadi dengan judul Kejagung Baru.

Namun demikian, dukungan  senada terlebih dahulu disuarakan dna menjadi pertama dalam pemberian sikap anti korupsi terhadap kinerja Jaksa Agung yang disampaikan oleh Anggota DPD RI  dapil Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha (ART).

ART mengatakan keinsyafan akan kedahsyatan Kejaksaan Agung sudah disuarakan beberapa pekan lebih dulu daripada tulisan Dahlan Iskan.

“Dan, tanpa maksud membesar-besarkan kepala, tampaknya saya satu-satunya orang (hingga tulisan Bapak tayang di media online) yang fair memberikan apresiasi kepada lembaga yang memang sudah sepatutnya diapresiasi,” ujar ART dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, Sabtu (10/5).

Menurut ART, dirinya  tidak terlalu ambil pusing terhadap kinerja jauh dari memuaskan yang diperagakan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya. 

“Sikap itu berangkat dari apatisme, saya akui,” ungkapnya.

ART yang juga Sekjen Laskar Merah Putih menjelaskan dirinya memilih untuk mencatat keunggulan-keunggulan yang Kejaksaan Agung perlihatkan dan menyakini bahwa Kejagung, dalam kerja tenang-tegasnya, memang patut diperkuat. 

“Momentum ketika publik menumpukan kepercayaannya pada Kejaksaan Agung perlu dimanfaatkan agar kita bisa menjauh dari titik nadir asa terhadap dunia penegakan hukum kita,” imbuh ART.

Gubernur Sulawesi Tengah Miliki Suasana Batiniah Serupa 

ART mengungkapkan belum  lama ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan datang ke Sulawesi Tengah. Konsentrasi mereka baru sebatas pada penertiban kawasan hutan untuk lahan sawit. 

“Gubernur menantang Satgas, berapa hektar yang bisa Satgas tertibkan. Tidak cuma itu. Gubernur pun bertanya, mendesak tepatnya, agar Satgas juga berfokus pada pertambangan,” ungkapnya.

Memurut ART, Sulawesi Tengah dijuluki sebagai Negeri Seribu Megalith. Tapi, andai nikel kelak habis dirampok, maka Sulawesi Tengah akan menjelma sebagai negeri hantu. Lingkungannya porak poranda, masyarakatnya sengsara. 

“Sempurna' sudah: bumi Sulawesi Tengah merana, rakyatnya papa, sementara kekayaannya berserak ke mana-mana,”  imbuhnya.

Berangkat dari kekhawatiran itulah, Gubernur atas nama masyarakat Sulawesi Tengah menyampaikan calling kepada Kejaksaan Agung--termasuk sebagai salah satu elemen dalam Satgas PKH--agar juga berkonsentrasi menggulung habis perusahaan-perusahaan tambang di kawasan hutan Sulawesi Tengah. 

“Bayangkan sekiranya Kejaksaan Agung membabat habis mereka yang menggagahi hutan dengan melakukan ekspansi area perkebunan dan pertambangan ke kawasan hutan. Beriringan dengan ikhtiar Gubernur Sulawesi Tengah yang mengupayakan pembagian hasil secara lebih masuk akal antara Jakarta dan masing-masing provinsi,” cemasnya.

Terlepas dari itu semua, ART mengharapkan perhatian berbagai pihak atas pemberantasan korupsi di Indonesia akan mempercepat dukungan bagi kinerja Kejaksaan Agung.

“Atensi Bapak ( Dahlan Iskan- Red) terhadap Kejaksaan Agung, saya berharap, akan kian mempercepat langkah Korps Adhyaksa menjauhkan kita dari titik nadir asa terhadap dunia penegakan hukum. Baik di Indonesia secara umum, maupun di Sulawesi Tengah secara khusus,” tandasnya.