Aliansi Kebangsaan: Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional untuk Hadapi Ancaman Multidimensional

Jakarta — Aliansi Kebangsaan bekerja sama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional” di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, dengan tujuan membangun kesamaan persepsi serta menggugah kesadaran dan kewaspadaan kolektif bangsa terhadap eskalasi ancaman nasional.

Ketua Aliansi Kebangsaan sekaligus Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo, dalam sambutannya menegaskan bahwa Indonesia menghadapi dinamika ancaman baru yang tidak hanya bersifat militer, tetapi telah merambah ke seluruh aspek kehidupan melalui konsep “Accelerated Warfare” dan perang Generasi ke-V.

“Kalau kita tidak waspada, ancamannya adalah hilangnya kemerdekaan,” tegas Pontjo, mengutip pesan Jenderal (Purn) Widjojo Soejono. Ia menyoroti penggunaan teknologi informasi oleh kekuatan asing untuk mengendalikan arah politik dan sosial Indonesia secara terselubung. Ancaman ini dinilai sangat nyata dan berada dalam ranah unknown threat, menjadikan Indonesia seolah “tidur dengan musuh”.

Pontjo juga mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai pusat gravitasi geo-politik dan geo-ekonomi dunia, belum mampu memanfaatkan posisinya secara optimal. Ia mencurigai adanya konspirasi besar yang ingin mencegah Indonesia menjadi negara kuat dan berdaulat.

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, Pontjo mendorong pembaruan paradigma dan sistem keamanan nasional yang mengacu pada konsep keamanan komprehensif, yaitu perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu. Ia menyebut perlunya keterlibatan multi-aktor, tidak hanya militer dan kepolisian, tetapi juga seluruh warga negara dalam semangat Sistem Keamanan Semesta.

Pontjo juga menyampaikan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai lembaga koordinasi tertinggi dalam perumusan kebijakan dan strategi keamanan nasional, mengikuti praktik negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat.

“Indonesia belum memiliki forum seperti National Security Council yang dipimpin langsung oleh Presiden. Saat ini koordinasi masih tersebar dan belum efektif,” tegasnya. Ia juga menyinggung dukungan Komisi I DPR RI dalam RDP 14 November 2024 lalu, yang menyarankan revitalisasi Wantannas menjadi DKN.

Di akhir sambutannya, Pontjo mengajak semua peserta FGD untuk menyumbangkan gagasan dan pemikiran demi perkuatan sistem keamanan nasional Indonesia. Mengutip Clausewitz, ia menegaskan bahwa persoalan keamanan nasional terlalu penting jika hanya diserahkan pada militer.

FGD ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong terbentuknya Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam melindungi kedaulatan dan masa depan bangsa.