Dukung Gubernur Sulteng Soal DBH Pertambangan, ART: Sulteng Butuh Keadilan

Jakarta  – Curhatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4/2025) di Jakarta, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Termasuk dari tokoh nasional asal Sulteng, Abdul Rachman Thaha (ART), yang mendukung gubernur.

Dalam forum tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keluhannya terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang selama ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng. Menurut Gubernur Sulteng, pemasukan negara dari sektor pertambangan di wilayahnya sangat besar hingga ratusan triliun, namun pembagian DBH kepada daerah masih jauh dari harapan.

Mendukung hal tersebut, ART menyebut apa yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid sebagai bentuk perjuangan terhadap rasa keadilan fiskal. 

“Untuk memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil, maka DBH di bidang pertambangan harus ditinjau kembali. Mesti ada perubahan. Apa yang disuarakan Gubernur Sulteng adalah aspirasi yang sangat masuk akal,” ujar ART anggota DPD RI periode 2019–2024 ini, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

ART menegaskan, bagi daerah seperti Sulteng yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, DBH sangat vital. Dana tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Kondisi lingkungan di Sulteng hari ini sangat terdampak oleh aktivitas tambang. Ini butuh perhatian serius. Kalau DBH-nya cuma Rp200 miliar per tahun, daerah tidak bisa berbuat banyak. Sulteng hanya untung nama, tapi sebenarnya buntung.

Aktivitas pertambangan di Sulteng, telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Setiap musim penghujan, masyarakat menanggung beban dari aktivitas pertambangan. Pemukiman dan rumah mereka dilanda banjir. Ini sangat merugikan masyarakat. 

"Bahkan, banjirnya sudah jadi langganan setiap tahun," tutur pria kelahiran Palu, 17 September 1979 itu.

Ia pun mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan Gubernur Sulteng. Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait harus menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Jangan daerah penghasil hanya dikeruk sumber daya alamnya. Pahitnya kita yang rasakan, sementara manisnya dinikmati pihak lain. Ini tidak adil,” tegas ART.

Ia berharap apa yang ia sampaikan dapat memperkuat suara daerah dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil, terutama bagi provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah.