Menteri LH Tinjau Karst Gunung Sewu, Tegaskan Pentingnya Pemulihan Ekologis

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung pelaksanaan pemulihan lingkungan di kawasan ekosistem karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Minggu (20/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif menegaskan pentingnya perlindungan kawasan karst sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologis.

“Bencana banjir yang terjadi akhir Maret kemarin harus menjadi peringatan. Karst bukan hanya batu—ia menyimpan air, menopang kehidupan, dan mencerminkan keseimbangan alam,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, Hanif mengatakan kunjungan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam mendorong transformasi pengelolaan lahan bekas tambang menjadi ruang hidup dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

“Masyarakat mencoba mentransformasikan diri dari kegiatan eksploitatif terhadap batu gamping menjadi konservasi. Ini bukan hal yang mudah. Saya sangat menghargai upaya yang telah dilakukan masyarakat di sini dalam menjaga ekosistem,” ujarnya.

Kawasan karst Gunung Sewu Gunungkidul diketahui sebagai kawasan lindung strategis nasional seluas lebih dari 75.000 hektare. Namun, kegiatan penambangan batu gamping selama puluhan tahun telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan.

Melalui pendekatan regeneratif, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam merumuskan solusi pemulihan yang tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga memberdayakan warga dan mengembalikan martabat hidup mereka.

“Karst merupakan Kawasan yang penting, karena stok karbon dunia, bila terganggu maka berbahaya, karena nilai karbonnya lebih tinggi daripada pohon,” imbuh Hanif.

Salah satu titik yang dikunjungi adalah Pasar Ekologis Argo Wijil di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, yang dulunya merupakan area tambang aktif pada 1976 hingga 2006. Kini, lokasi tersebut telah disulap menjadi pusat ekonomi desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasar ini beroperasi setiap Minggu pagi dan sore selama bulan Ramadan, menarik hingga seribu pengunjung setiap harinya. Puluhan pedagang lokal, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan mantan penambang, kini mendapatkan penghasilan yang menjanjikan dengan rata-rata keuntungan mencapai 40 persen.

“Kita tidak bisa bicara soal pemulihan lingkungan kalau masyarakat yang tinggal disekitarnya tidak diberdayakan. Kita juga di sini bukan hanya menanam pohon atau membangun embung, tetapi menanam harapan dan membangun kemandirian,” ucap Hanif.

Selain aspek ekonomi, pemulihan juga mencakup pembangunan embung untuk memanen air hujan dan menjaga kelembaban tanah karst. Penanaman 500 pohon alpukat, 20.000 bibit nilam, dan 100 pohon flamboyan menjadi bagian dari integrasi pertanian, konservasi, dan penguatan ekonomi desa.

Beberapa mitra swasta seperti PT Antam Tbk, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Sido Muncul juga turut mendukung program ini dengan komitmen penyerapan hasil produksi masyarakat.

Dalam kunjungannya, Hanif juga menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, yang memungkinkan masyarakat seperti petani di Desa Gari mendapatkan insentif atas kontribusinya menjaga lingkungan.

“Para petani Gari yang telah berkontribusi dalam merawat karst dan melakukan penghijauan disini, sepatutnya mendapat imbalan jasa, dan ini sudah ada aturan hukumnya, hal ini sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap budi baik warga merawat alam,” ucapnya.

KLH juga mendorong Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk segera menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang mengacu pada daya dukung, daya tampung, serta nilai jasa lingkungan kawasan karst.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DIY, Endang Sri Sumiyartini, menyampaikan apresiasi mengapresiasi dan mendukung penghijauan yang dilakukan petani Desa Gari di Kawasan tersebut.

Di akhir kunjungannya, Menteri Hanif berdialog dengan masyarakat dan kelompok pengelola. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan warga mampu melahirkan model pembangunan berkelanjutan berbasis lokal yang bisa direplikasi di wilayah lain.

“Kita ingin model seperti ini tidak berhenti di sini, tapi bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Karena bangsa ini butuh lebih banyak kisah sukses yang dimulai dari desa,” pungkas Menteri Hanif.