RI-Inggris Perkuat Kerjasama Atasi Krisis Iklim, Dari Pasar Karbon hingga Biodiversitas

JAKARTA - Indonesia dan Inggris menegaskan kembali pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi krisis iklim secara adil dan berkelanjutan. Hal ini menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, yang digelar untuk membahas langkah konkret menuju masa depan rendah karbon.

Kedua negara sepakat menjaga komitmen bersama agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius sesuai Paris Agreement dan Nationally Determined Contributions (NDC). Indonesia menargetkan puncak emisi pada tahun 2030 dan mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, dengan sektor kehutanan dan energi sebagai pilar utama transisi.

“Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Salah satu hasil konkret dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk membahas peluang High Integrity Carbon Market yang akan dilaksanakan pada Mei 2025. Indonesia menekankan pentingnya penguatan pasar karbon nasional melalui pengembangan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) serta sistem registri nasional yang kredibel dan transparan.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Inggris melalui program UK PACT mengalokasikan pendanaan sebesar £2,8 juta selama tiga tahun untuk mempercepat pengembangan peta jalan perdagangan karbon Indonesia lintas sektor.

Tak hanya isu iklim, pertemuan juga membahas pengelolaan sampah plastik yang kian menjadi tantangan besar, khususnya di kawasan wisata seperti Bali. 

Inggris menyatakan dukungan terhadap pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia melalui kemitraan dengan World Bank dan penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP).

Dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati, Indonesia terus memperkuat pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP), serta mendorong integrasi valuasi jasa lingkungan yang mempertimbangkan nilai ekonomi karbon dan konservasi biodiversitas. 

Pemerintah Inggris pun membuka peluang kerja sama dalam pendanaan, monitoring hutan dan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Pertemuan ini memperkuat rencana pembaruan kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris dalam memimpin aksi iklim global yang inklusif, adil, dan berorientasi pada masa depan.

“Perlindungan lingkungan bukan hanya soal carbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” kata Menteri Kerry McCarthy.