Bahaya Microplastik, Menteri LH Dukung Kebijakan Pemprov Bali

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan masyarakat akan bahaya mikroplastik yang kini telah tersebar luas di berbagai ekosistem akibat degradasi tidak sempurna sampah plastik yang bocor ke lingkungan.

“Kita yakinkah mikroplastik itu tidak ada di jantung kita? Tidak ada di paru-paru kita? Tidak ada di perut kita? Sementara plastik kita tidak berkesudahan,” kata Hanif dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa (15/4/2025).

Ia menegaskan bahwa mikroplastik tak hanya mencemari lingkungan, namun juga berpotensi membawa logam berat yang membahayakan kesehatan manusia.

“Yang dibawa oleh mikroplastik logam-logam berat dan seterusnya begitu melukai badan kita, bagaimana kemudian upaya penyembuhannya? Tidak ada,” ujarnya.

Mengacu pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2024 tercatat produksi sampah nasional mencapai 33,7 juta ton dari 311 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 19,64 persen merupakan sampah plastik—menjadikannya penyumbang kedua terbesar setelah sampah sisa makanan.

Sebagai upaya nyata mengurangi cemaran plastik, Menteri Hanif menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang melarang penggunaan plastik kemasan minuman kurang dari 1 liter.

“Saya di ruang ini mendukung sepenuhnya upaya Gubernur Bali untuk menghentikan plastik kemasan minuman kurang dari 1 liter. Karena itu upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Bali yang merupakan muka wisata kita,” ungkapnya.

Selain di Bali, Menteri LH juga mendukung langkah Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, yang melarang penggunaan air minum dalam kemasan botol dan gelas plastik di wilayah Labuan Bajo.

Kebijakan tersebut melarang penggunaan plastik kemasan di kapal wisata, hotel, restoran, warung, hingga kantor pemerintahan. Tujuannya adalah menjaga kebersihan dan keasrian Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional.