SBY Ungkap Alasan Hati-Hati Berpendapat di Media Sosial: Itu Bagi Saya Etika

JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku sangat berhati-hati saat menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan pemerintah, terutama melalui media sosial. Sebagai mantan kepala negara, SBY menilai dirinya harus lebih bijak dan hemat bicara dalam menyampaikan opini.

SBY menyatakan, keputusan untuk berhati-hati ini juga termasuk menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mempengaruhi Indonesia dengan tarif sebesar 32 persen.

“Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara,” ujar SBY dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute (TYI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/4/2025).

Lebih lanjut, SBY lebih memilih menulis tujuh butir hal yang sebaiknya Indonesia lakukan untuk menyikapi pengumuman Trump. Akan tetapi, sikap itu tidak dipublikasikan karena menjaga etika yang dia maksud. 

“Dan itu bagi saya etika. Ditulislah tujuh butir bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Donald Trump,” ungkapnya.

Dua hari setelah menuliskan pandangan tersebut secara pribadi, SBY mengaku mendengar langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Ia pun menyambut baik respons tersebut, yang menurutnya sejalan dengan pandangannya.

“Saya bersyukur karena yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia, tentu termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang saya dapatkan dari berbagai sumber, itu boleh dikatakan 80 persen sama dengan apa yang saya pikirkan,” kata SBY.

Selain itu, SBY mengingatkan pentingnya sikap yang rasional dalam merespons kebijakan negara lain, khususnya dari negara adidaya seperti Amerika Serikat.

“Saya khawatir kalau Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional dan kurang rasional ketika kita menyadari kita ini siapa dunia, seperti apa Amerika Serikat seperti apa. Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan, kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” tuturnya.