KLH Tindak Tegas Larang Praktik Open Burning, Siapkan Sanksi Hukum

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran terbuka atau open burning. Aktivitas tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab utama penurunan kualitas udara, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pihaknya akan menutup kembali sejumlah kegiatan pembakaran terbuka yang bersifat tungku bakar, seperti pengolahan besi. Berdasarkan pendataan, saat ini terdapat sekitar 14 titik yang teridentifikasi sebagai sumber pencemaran dan akan segera ditindaklanjuti.

“Jadi saya kira, musim ini ada sekitar 14 kegiatan open burning yang cukup berbahaya. Dampaknya langsung ke kita. Kami akan diskusikan bagaimana menyelesaikannya,” ujar Hanif kepada wartawan usai memberikan arahan kepada pelaku usaha kawasan industri se-Jabodetabek dan Karawang di Jakarta, Kamis (10/4/25).

Hanif mengakui bahwa penindakan hukum terhadap pelaku open burning bukanlah hal mudah. Prosesnya kerap kali memerlukan bukti laboratorium serta keterangan ahli. Meski demikian, KLH tetap berkomitmen untuk menempuh jalur hukum, terutama terhadap praktik open burning ilegal.

“Kita wajib melakukan penegakan hukum. Ini yang sedang kami skenariokan. Fokusnya pada kegiatan illegal open burning,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hanif juga meminta kawasan industri untuk segera membangun Sistem Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) atau Air Quality Monitoring System (AQMS). Sistem ini diharapkan dapat membantu mengantisipasi penurunan kualitas udara, khususnya menjelang musim kemarau.

“Peraturan menterinya memang belum ada, tapi kami akan memandatkan lebih awal melalui keputusan menteri. Nantinya, regulasi itu akan diperkuat menjadi semi-mandatori,” jelasnya.

Menurut Hanif, pembangunan SPKU menjadi krusial agar kawasan industri turut bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan. Ia berharap langkah ini mencegah saling tuding antara pelaku usaha saat kualitas udara memburuk.

“Jadi kami mulai dengan diskusi bersama seluruh kawasan industri, khususnya di wilayah Jabodetabek,” pungkas Hanif.