Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan Ekstrem

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikan dalam acara Halal Bihalal di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (9/4).

Program Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang mengamanatkan lebih dari 40 kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk terlibat secara terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Target kita jelas, kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dan angka kemiskinan umum di bawah 5% pada 2029," tegas Gus Ipul.

Menurutnya, Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Saat ini, perencanaan kurikulum dan rekrutmen guru maupun siswa telah memasuki tahap akhir. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Prof. Muti ditugaskan untuk menyusun kurikulum serta melakukan rekrutmen guru, dengan prioritas pada lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum ditempatkan.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan revitalisasi gedung dan aset yang diusulkan oleh pemerintah daerah. "Kami akan menandatangani MoU dengan lebih dari 200 kepala daerah terkait pemanfaatan aset untuk Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Sebanyak 53 lokasi awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dipetakan, tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Aceh, Papua, dan lainnya. "Target presiden adalah minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota," tambahnya.

Selain itu, Gus Ipul juga menyinggung meningkatnya kasus PHK pasca Lebaran. Ia menyatakan bahwa data sosial ekonomi nasional yang diperbarui setiap tiga bulan akan menjadi dasar dalam pemberian bantuan sosial bagi korban PHK.

"Pemerintah mempertimbangkan pembentukan Satgas PHK seperti yang telah diusulkan dalam diskusi Presiden dengan pelaku usaha dan perwakilan pekerja," jelasnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tetap mengacu pada data yang valid agar tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan Sekolah Rakyat.