Aksi Bersih Pantai Kuta kembali Digelar, Menteri LH: Penanganan Sampah Laut Butuh Solusi Kolaboratif

JAKARTA – Kawasan pesisir Kuta kembali dipenuhi semangat gotong royong dalam Aksi Bersih Sampah Laut yang digelar pada Minggu (6/4/2025) pagi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya dilaksanakan pada 4 Januari 2025, yang saat itu melibatkan lebih dari dua ribu peserta.

Aksi ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kabupaten Badung, unsur TNI, serta masyarakat setempat.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penanganan sampah laut merupakan tanggung jawab bersama. 

“Masalah sampah laut adalah tantangan global yang membutuhkan solusi kolaboratif," ujar Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/4/25).

Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar membersihkan pantai, melainkan menyampaikan pesan penting kepada masyarakat lokal dan internasional tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian laut melalui aksi nyata bersama.

“Aksi Bersih Sampah Laut Bali hari ini tidak hanya membersihkan pantai, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat lokal dan internasional tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian laut kita dengan aksi kolaborasi,” ucap Hanif.

Sebanyak 36 personel TNI gabungan dari Kodim 1611/Badung, Raider, dan Yonif 741 turut dilibatkan dalam aksi ini membersihkan sampah plastik dan kayu dengan bantuan tiga alat berat berupa loader dan ekskavator. Sampah kemudian diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung ke STO Kedonganan.

Sebagai bentuk dukungan, KLH juga menyerahkan bantuan berupa satu unit truk pengangkut sampah serta trash boom, alat penyaring sampah yang dipasang di muara sungai untuk mencegah sampah plastik masuk ke laut. Bantuan ini merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA), yang juga mendapat dukungan dari UNDP Indonesia dan organisasi Clean Rivers.

Selain itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Pangan Nomor 03/M.PANGAN/KEP/01/2025 dan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, TNI/Polri, serta pemerintah daerah.

Sementara itu, Hanif berharap dengan langkah ini upaya penanganan sampah laut dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga lautnya,” pungkas Hanif.