Kabar Baik! ATR/BPN Sediakan Layanan Pertanahan Saat Libur Lebaran

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan tetap memberikan layanan pertanahan selama libur Lebaran di sejumlah kantor BPN yang berada di destinasi mudik. Layanan ini dilakukan melalui program weekend service, yang sudah berjalan di beberapa kantor sejak lama.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama pekerja kantoran dan buruh pabrik, yang kesulitan mengurus sertifikat tanah pada hari kerja.

"Jadi memang kita sudah biasa di kantor-kantor tertentu, terutama yang di daerah perkotaan seperti Bekasi, Bogor, Surabaya, Sidoarjo, dan Semarang, setiap hari Sabtu-Minggu ada pelayanan weekend," ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/25).

Nusron menambahkan bahwa mulai H+3 Lebaran, yakni 2 April hingga 7 April 2025, kantor-kantor BPN tertentu akan tetap beroperasi dengan sistem kerja bergantian.

“Meskipun tidak semua pegawai masuk, layanan pertanahan tetap berjalan, khususnya untuk informasi pertanahan, balik nama sertifikat, dan pendaftaran tanah pertama kali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menurut Nusron, layanan di akhir pekan dan libur Lebaran justru banyak diminati karena masyarakat memiliki lebih banyak waktu luang.

"Kalau hari biasa, masyarakat harus cuti untuk mengurus sertifikat. Sementara saat akhir pekan atau libur Lebaran, mereka lebih leluasa mengurus dokumen pertanahan," jelas Nusron.

Selain itu, Nusron juga menyoroti bahwa momen Lebaran sering dimanfaatkan keluarga besar untuk membahas masalah pertanahan. Jika kantor BPN tutup, pengurusan dokumen bisa tertunda dan berisiko tak terselesaikan.

"Mumpung keluarga berkumpul, biasanya mereka membahas berbagai urusan, termasuk sertifikat tanah. Jadi, layanan ini sangat membantu," katanya.

Namun, tidak semua kantor BPN akan beroperasi selama Lebaran. Beberapa kantor di Jakarta dan Tangerang Selatan, misalnya, tidak memberikan layanan karena mayoritas pegawai mudik.

"Kantor-kantor tertentu yang menjadi daerah destinasi mudik akan tetap ada pelayanan. Kecuali Jakarta mungkin malah nggak ada pelayanan, kantorannya mudik semua. Tangsel itu malah tidak ada," pungkasnya.