DEEP Indonesia Soroti Kinerja Bawaslu, Usulkan Reformasi Kelembagaan

BEKASI - Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti perlunya transformasi dan perbaikan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini dianggap penting agar pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemantauan terhadap Pilkada Serentak 2024 di 10 provinsi dan 50 kabupaten/kota. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Namun, saat mencoba melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya menghadapi kendala dalam proses penanganan di Bawaslu.

"Laporan saya, sebanyak 40 dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan dan telah disampaikan ke Bawaslu, tidak ditindaklanjuti secara serius," ujar Neni dalam diskusi publik bertajuk "Evaluasi Pilkada Serentak 2024: Urgensi Pembenahan Sistem Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", di Breezy Cafe, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025).

Berdasarkan pengalaman tersebut, Neni mengusulkan agar kelembagaan Bawaslu diperbaiki, sehingga penanganan pelanggaran pemilu tidak sekadar bersifat administratif tetapi memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menegakkan hukum pemilu.

"Ke depan, saya ingin ada transformasi dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, Bawaslu tidak lagi hanya menjadi Badan Pengawas Pemilu, tetapi berkembang menjadi Badan Peradilan Pemilu," tuturnya.

Menurutnya, perubahan kelembagaan ini dapat memperkuat prinsip pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber jurdil). Selain itu, dengan kewenangan yang lebih besar, lembaga ini bisa lebih independen dalam menangani pelanggaran pemilu tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

"Yang paling penting adalah bagaimana keadilan pemilu bisa ditegakkan tanpa ada intervensi atau cawe-cawe dari instansi atau lembaga lain. Ini sangat krusial bagi demokrasi kita," tegas Neni.