Pemerintah Konsolidasikan Anggaran dan Dana Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, dengan mengkonsolidasikan berbagai bentuk bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, pemerintah menegaskan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

"Anggaran APBN untuk kemiskinan yang mencapai lebih dari Rp500 triliun akan lebih dikonsolidasikan agar tepat sasaran. DTSEN menjadi harapan baru agar seluruh kebijakan dan program merujuk pada satu data yang akurat," ujar Muhaimin usai memimpin Rakor PM di Jakarta, Kamis (13/3/2025)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan bahwa DTSEN memungkinkan pemerintah menyisir berbagai bantuan yang diberikan ke masyarakat agar lebih terintegrasi. "Dengan DTSEN, kita bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemutakhiran data setiap tiga bulan akan memastikan bantuan selalu diberikan kepada yang paling berhak," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga menegaskan komitmen BPS dalam memperbarui dan menyuplai data bagi pemerintah. "DTSEN ini akan selalu diperbarui setiap tiga bulan sekali agar tetap akurat dan relevan untuk kebijakan pemerintah," ujarnya.

Selain dana APBN, pemerintah juga berencana mengoptimalkan dana sosial dari berbagai lembaga keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti potensi besar dana umat untuk mendukung pengentasan kemiskinan. "Potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp300 triliun per tahun. Jika ini bisa dikonsolidasikan dengan baik, kemiskinan ekstrem bisa berkurang secara signifikan," jelasnya.

Meski lembaga zakat tetap independen, pemerintah akan menyediakan DTSEN sebagai acuan agar penyaluran bantuan dari masyarakat lebih tepat sasaran. "Seluruh lembaga zakat tetap bekerja sesuai kepercayaan masyarakat, tetapi dengan DTSEN, penyaluran bisa lebih terarah kepada fakir miskin dan kelompok prioritas," tambah Muhaimin.

Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia berada di 8,57%, dengan 1,13% atau sekitar 3,17 juta orang tergolong miskin ekstrem. Dengan upaya konsolidasi ini, pemerintah berharap penanggulangan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.