PP Himmah Desak KPK Usut Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan MPR 

Jakarta - PP Himmah menggelar Aksi Protes Kepada KPK RI . KPK RI harus bergerak mengusut tuntas kasus dugaan korupsi berupa money politik dalam pemilihan Pimpinan DPD RI & Wakil Ketua MPR RI unsur DPD .

Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution mengatakan bahwa pemilihan ketua DPD dan Wakil Ketua MPR tersebut syarat dugaan suap kepada 95 orang anggota DPD .

Dugaan suap tersebut melibatkan 95 anggota DPD yang terindikasi menerima uang senilai 13 ribu dollar Amerika Serikat (AS) , dengan rincian uang sebesar 5 ribu Dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD , sementara 8 ribu Dolar As untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD .

" KPK harus memeriksa 95 orang anggota DPD yang di duga terlibat suap money politic khususnya ketua DPD dan wakil ketua MPR dari unsur DPD RI yang diduga sarat KKN , " kata Razak saat aksi unjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/1).

Hal senada juga disampaikan Koordinator Aksi PP Himmah, Novrizal. Menurut Novrizal, KPK wajib hukumnya membongkar kasus suap pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR dari unsur DPD.

"Ketua KPK yang baru harus tegak lurus dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Bukan hanya kata-kata, harus mengimplementasikan dalam pemberantasan korupsi, dan harus sejalan dengan asta cita dan program prioritas Presiden Bapak Prabowo Subianto yakni pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Novrizal.

Dalam aksi ini, PP Himmah menyampaikan 4 tuntutannya diantaranya  meminta dan mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi money politic pada pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR RI, memanggil dan memeriksa 95 anggota DPD yang terlibat pada kasus suap terkhusus RAA yang diduga kuat sebagai aktor intelektual demi untuk merebut ketua DPD.