Meresahkan Masyarakat, Komsi 1V DPR akan Panggil Pemerintah Terkait Pagar Laut

Jakarta - Polemik pagar laut masih terus terjadi bahkan terakhir melibatkan Presiden Prabowo untuk perintah pencabutannya. Kasus ini juga membuat DPR  untuk memperdalamnya.

Komisi IV DPR RI akan mengundang kementerian yang terkait dengan pagar laut. Seain itu, Komisi IV juga akan melakukan kunjungan ke lapangan lokasi pagar laut illegal yang ada di tangerang.

"Hal itu untuk melihat secara fisik. Sehingga, jangan sampai apa yang dilaporkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan," kata anggota Komisi IV Firman Soebagyo , di Gedung  Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Polemik Pagar Laut: Langkah Pemerintah Dinilai Tepat Dengan Langsung Membongkarnya. Politikus Partai Golkar mengakui, belum secara kasat mata melihatnya.

"Kami juga belum melihat administrasinya seperti apa. Kami memutuskan bahwa setelah rapat paripurna, hari berikutnya diagendakan untuk melakukan kunjungan lapangan," ujarnya.

Kunjungan lapangan tersebut dibagi menjadi tiga. Yakni ke Bekasi, ke tempat pemagaran di Tangerang dan di perluasan kedua.

"Ada 1603 hektar hutan lindung mangrove itu yang juga sudah dalam proses untuk diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. Kami sudah tanyakan kepada otoritas di sana, yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Kehutanan dan Kelautan," tandasnya

Semenara Itu, ditempat yang sama, anggota Komisi IV Johan Rosihan mengatakan, pagar laut bukan hanya soal fisik. Akan tetapi menyangkut soal legalitas, hak-hak nelayan dan juga soal lingkungan.

"Persoalan pagar laut merupakan puncak dari gunung es. Dari pagar laut ini, kita bisa lihat bagaimana sengkarutnya tidak sinerginya kerja antar elemen pemerintahan," tegasnya.

Selain itu, di laut terlalu banyak lembaga yang merasa berwenang menjaga. Ada dari Kementerian Perhubungan, ada Polairud, TNI Angkatan Laut dan Bakamla.

"Nah, pagar laut ini menampar mereka semua. Kira-kira, pagar laut itu mau ngomong ke mereka untuk berhenti berebut kewenangan," sindirnya.

Sebab, munculnya pagar laut saja tidak ada yang tahu. Setelah tahu pun, tidak bisa membongkar.

"Karenanya, pagar laut menggambarkan betapa tidak sistemiknya republik ini. Pantas saja negara kepulauan dengan panjang pantai yang begitu panjang ini, tidak memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat," tukasnya.