
Jakarta – Indonesia resmi bergabung dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), sebuah langkah strategis yang menarik perhatian internasional. Sebagai respon atas perkembangan ini, Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (FISIP UNAS) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) mengadakan Seminar Nasional bertema "BRICS dan Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi Kolaborasi Global".
Acara yang digelar pada Selasa, 21 Januari 2025, di Ruang Seminar Blok A, Lantai 3 Universitas Nasional ini berlangsung secara hybrid, dengan peserta hadir secara luring dan daring melalui Zoom Meeting.
Ketua Umum AIHII, Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si., membuka seminar dengan menyatakan apresiasi atas kesediaan para Guru Besar HI dalam berbagi pengetahuan untuk memahami peran strategis Indonesia sebagai anggota baru BRICS. AIHII akan menyumbangkan gagasan pemikiran sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah untuk masalah-masalah global.
Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber terkemuka, yaitu Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. (Universitas Pelita Harapan), Prof. Angel Damayanti, Ph.D. (Universitas Kristen Indonesia), dan Prof. Faris Al-Fadhat, Ph.D. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Acara dipandu oleh Dr. Irma Indrayani, M.Si., Kepala Biro Kerja Sama UNAS, dan dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Akademik dan Keuangan FISIP UNAS, Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., serta mahasiswa dan akademisi dari berbagai universitas.
Peluang Ekonomi dan Diplomasi
Menurut Prof. Aleksius Jemadu, sebagai negara middle power, BRICS merupakan wadah yang sesuai dan alamiah dengan karakteristik Indonesia. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan peluang yang ada tanpa mengorbankan posisi Indonesia sebagai bridge builder dalam politik global.
"Indonesia memiliki peran unik karena tidak terlibat dalam konflik besar dengan negara-negara tetangga, sehingga dapat berperan sebagai kekuatan penengah dalam kontestasi geopolitik global," jelasnya.
Prof. Aleksius juga menyoroti bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS membuka akses ke pasar besar yang mencakup hampir 55% dari PDB dunia. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika Indonesia mampu secara maksimal memanfaatkan peluang yang ada, termasuk dengan meningkatkan daya saing nasional dan penetrasi ke pasar negara-negara BRICS. "Keberhasilan ini membutuhkan strategi ekonomi yang jelas dan langkah konkrit dalam memperluas kerja sama perdagangan serta investasi," tambahnya.
BRICS Sebagai Alternatif Geopolitik
Dalam paparan materinya, Prof. Angel Damayanti menjelaskan bahwa BRICS merupakan platform alternatif untuk kerja sama global yang didasarkan pada tiga pilar utama: politik dan keamanan, keuangan dan ekonomi, serta sosial dan budaya. Pada tahun 2025, Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota BRICS, mengikuti Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab yang diterima pada awal 2024. Langkah ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang semakin multipolar.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Prof. Angel menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk tetap berpegang pada strategi hubungan luar negeri yang mandiri dan aktif. "Indonesia harus mampu menjadi pengimbang di BRICS, bukan sekadar pengikut. Diplomasi aktif dan fleksibel merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika global," jelasnya.
Selain itu, Prof. Angel juga menekankan perlunya Indonesia memanfaatkan berbagai forum internasional lainnya, seperti G20 dan PBB, untuk memperkuat pengaruhnya di kancah global. Pendekatan ini diyakini dapat membantu Indonesia mengoptimalkan peran strategisnya, sambil menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra internasional, baik yang berada dalam aliansi BRICS maupun negara-negara besar lainnya.
Strategi Hubungan Luar Negeri yang Mandiri dan Aktif Sebagai Solusi
Sementara itu, Prof. Faris Al-Fadhat menjelaskan bahwa BRICS memberikan peluang strategis untuk menghadirkan alternatif terhadap dominasi geopolitik Amerika Serikat dan negara-negara Barat. "BRICS menawarkan akses pasar yang besar serta peluang investasi yang lebih inklusif, tetapi Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang ini secara cerdas," ujarnya.
Menurut Prof. Faris, posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara menjadikannya mitra strategis bagi BRICS. Keunggulan ini memberikan Indonesia kesempatan untuk memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan global yang lebih inklusif, terutama dalam mendorong kolaborasi antarnegara berkembang di berbagai sektor. "Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memaksimalkan perannya untuk memperkuat posisi globalnya melalui forum ini," tambahnya.
Rekomendasi dan Harapan
Di akhir diskusi, para narasumber sepakat bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS adalah langkah strategis yang perlu dikelola secara bijak. Dengan diplomasi yang cermat, penguatan daya saing ekonomi, serta keberanian mengambil peran kepemimpinan, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah global.
Seminar ini diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam menyusun strategi yang matang untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia di era multipolar. Diharapkan pula diskusi serupa terus dilakukan untuk memberikan masukan strategis dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi dunia.