Menteri Sosial dan Kepala BNPT Bahas Upaya Rehabilitasi dan Pencegahan Terorisme

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Eddy Hartono, mengungkapkan komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi terhadap terorisme. Dalam sebuah pernyataan, keduanya membahas langkah strategis untuk mengatasi ancaman terorisme, termasuk pemulangan dan reintegrasi narapidana terorisme (napiter) ke masyarakat.

Menurut Gus Ipul, rehabilitasi sosial menjadi langkah penting dalam menangani individu yang telah terpapar paham radikal. Ia menyebut bahwa hingga kini lebih dari 400 orang telah melalui proses rehabilitasi dan pemberdayaan oleh Kemensos.

"Setelah rehabilitasi fisik, medis, dan sosial, mereka diberdayakan agar bisa kembali hidup bermasyarakat. Harapannya, mereka tidak hanya kembali sebagai individu produktif, tetapi juga menjadi agen pencegahan di komunitasnya," ujar Gus Ipul di Kemensos Jakarta, Rabu (22/1/2025)

Terkait rencana pemerintah untuk memulangkan narapidana kasus bom Bali yang telah ditahan selama lebih dari 23 tahun di luar negeri, Gus Ipul menyatakan pentingnya koordinasi lintas sektor. "Dalam hukum Indonesia, hukuman 18 tahun dianggap sudah daluwarsa. Namun, kami tetap bekerja sama dengan Densus 88 dan BNPT untuk memantau serta mengevaluasi kondisi napiter tersebut jika dipulangkan," jelasnya.

Komjen Pol. Eddy Hartono menambahkan bahwa BNPT fokus pada pencegahan terorisme melalui kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. "Indonesia memiliki sejarah panjang terkait terorisme. Dengan latar belakang yang disebut 'home ground terrorism', kami terus berupaya mencegah penyebaran paham radikal melalui pendekatan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi," jelas Eddy.

Selain itu, BNPT juga memperkuat tim pendampingan psikologis bagi korban terorisme, terutama anak-anak dan perempuan, agar mereka dapat pulih secara emosional dan diterima kembali di masyarakat. "Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk korban, agar trauma mereka tidak semakin dalam," lanjutnya.

Pemerintah berharap dengan langkah-langkah ini, tidak hanya dapat mengatasi ancaman terorisme, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan toleran terhadap perbedaan. "Keberhasilan upaya ini membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar visi Indonesia bebas dari radikalisme dapat tercapai," tutup Gus Ipul.